Pemerintah Ingin Genjot Ekonomi Batam di Atas Nasional

Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo.
Sumber :
  • Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, beberapa waktu lalu secara resmi melantik Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai kepala Badan Pengusahaan Batam baru. Ada alasan tersendiri, di balik penunjukan tersebut.

Kemenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 2021 yang Dirilis BPS Sesuai Prediksi

Kepala BP Batam baru mendapatkan instruksi untuk menggeliatkan kembali perekonomian zona perdagangan bebas tersebut dalam dua tahun ke depan. Sebab, sepanjang semester satu tahun ini, perekonomian Batam terpuruk, dan hanya mampu tumbuh di kisaran dua persen.

“Relatif agak anjlok. Karena sebelumnya pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional. Dalam dua tahun, kami diminta meningkatkan pertumbuhan hingga tujuh persen,” kata Lukita, saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat 3 November 2017.

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2021 Capai 3,69 Persen

Lukita menjelaskan, tergerusnya perekonomian Batam tak lepas dari minimnya investasi di daerah tersebut. Bahkan, BP Batam mencatat, ada beberapa investor di wilayah Batam yang memutuskan untuk menutup seluruh kegiatan operasionalnya.

Menurutnya, ada sejumlah faktor yang membuat para penanam modal berpikir dua kali sebelum menanamkan modalnya di kawasan Batam. Misalnya, aturan-aturan yang menghambat, mulai dari rumitnya masalah administrasi lahan, hingga persoalan tarif.

BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Maksimal 5,5 Persen

“Arahnya akan ada revisi peraturan yang ada, dengan tetap menjaga kepentingan BP Batam. Kami sudah sepakat dengan pemerintah daerah, agar bisa lebih cepat dan paralel,” katanya.

Meski demikian, Lukita belum mengetahui berapa banyak investor yang hengkang dari Batam, karena beragam persoalan tersebut. Namun, secara garis besar, kepastian menjadi salah satu indikator yang menjadi perhatian investor sebelum berinvestasi di suatu daerah.

“Kalau tidak menarik, pasti pindah. Terlalu banyak perizinan, bisa jadi tidak menarik bagi investor,” tuturnya. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya