Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Jumat, 3 November 2017 | 17:15 WIB
  • Pemerintah Ingin Genjot Ekonomi Batam di Atas Nasional

  • Oleh
    • Raden Jihad Akbar,
    • Chandra G. Asmara
Pemerintah Ingin Genjot Ekonomi Batam di Atas Nasional
Photo :
  • Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id
Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo.

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, beberapa waktu lalu secara resmi melantik Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai kepala Badan Pengusahaan Batam baru. Ada alasan tersendiri, di balik penunjukan tersebut.

Kepala BP Batam baru mendapatkan instruksi untuk menggeliatkan kembali perekonomian zona perdagangan bebas tersebut dalam dua tahun ke depan. Sebab, sepanjang semester satu tahun ini, perekonomian Batam terpuruk, dan hanya mampu tumbuh di kisaran dua persen.

“Relatif agak anjlok. Karena sebelumnya pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional. Dalam dua tahun, kami diminta meningkatkan pertumbuhan hingga tujuh persen,” kata Lukita, saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat 3 November 2017.

Lukita menjelaskan, tergerusnya perekonomian Batam tak lepas dari minimnya investasi di daerah tersebut. Bahkan, BP Batam mencatat, ada beberapa investor di wilayah Batam yang memutuskan untuk menutup seluruh kegiatan operasionalnya.

Menurutnya, ada sejumlah faktor yang membuat para penanam modal berpikir dua kali sebelum menanamkan modalnya di kawasan Batam. Misalnya, aturan-aturan yang menghambat, mulai dari rumitnya masalah administrasi lahan, hingga persoalan tarif.

“Arahnya akan ada revisi peraturan yang ada, dengan tetap menjaga kepentingan BP Batam. Kami sudah sepakat dengan pemerintah daerah, agar bisa lebih cepat dan paralel,” katanya.

Meski demikian, Lukita belum mengetahui berapa banyak investor yang hengkang dari Batam, karena beragam persoalan tersebut. Namun, secara garis besar, kepastian menjadi salah satu indikator yang menjadi perhatian investor sebelum berinvestasi di suatu daerah.

“Kalau tidak menarik, pasti pindah. Terlalu banyak perizinan, bisa jadi tidak menarik bagi investor,” tuturnya. (art)