Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Senin, 6 November 2017 | 18:52 WIB
  • Kawasan Ekonomi Khusus Antisipasi Metropolitan Skala Besar

  • Oleh
    • Eko Priliawito,
    • Lilis Khalisotussurur
Kawasan Ekonomi Khusus Antisipasi Metropolitan Skala Besar
Photo :
  • Lilis
Indonesia Infrastructure Week 2017

VIVA – Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menjelaskan alasan adanya Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. Menurut dia, daerah-daerah ini disiapkan untuk mengantisipasi kota metropolitan skala besar.

"Kami posisinya tak harus semua daerah jadi KEK. KEK intinya untuk daerah yang punya potensi berkembang tapi belum berkembang, karena kurang infrastruktur, dukungan regulasi, dan insentif," kata Bambang di kantornya, Senin 6 November 2017.

Ia mencontohkan, daerah seperti Bekasi dan Purwakarta tak perlu lagi regulasi karena sudah berkembang pesat. Daerah tersebut juga tak memerlukan insentif fiskal karena juga sudah menjadi daerah yang besar.

"Yang akan didorong adalah pengembangan kawasan metropolitan, karena kawasan metropolitan sudah terpaku seolah hanya di Jabodetabek, padahal dia sudah ke timur, selatan. Timur mungkin Karawang, selatan mungkin sudah sampai Puncak, ke barat sudah dekati Serang, jadi artinya harus ada adjustment terhadap wilayah metropolitan," kata Bambang.

Ia menjelaskan, untuk wilayah metropolitan harus ada perhatian khusus mengenai infrastruktur dan konektivitas. Sementara itu, Palu dijadikan daerah KEK karena masih kosong tapi memiliki potensi, sehingga harus ditarik investor.

"Juga diharapkan jangan sampai ada aturan yang ganggu iklim investasi di situ. Kami harus antisipasi 2045, metropolitan Jakarta akan bersinggungan dengan metropolitan Bandung, artinya akan terbentuk kawasan yang bukan metropolitan tapi megapolitan Jakarta-Bandung," kata Bambang.

Ia memprediksi, kemungkinan penduduk daerah metropolitan bisa sampai 80 juta. Untuk itu, harus ada aturan sejak sekarang, baik infrastruktur hingga penataan ruang. Lalu, perlu juga ada pemisahan antara perumahan, industri, dan lahan pertanian.

"Nanti kami siapkan metropolitan dulu. Kami ingin ubah sedikit supaya metropolitannya dinamis berdasarkan perkembangan wilayah dan bukan karena daerah mengusulkan ingin jadi metropolitan. Kami mau bikin sistem metropolitan nasional," kata Bambang.

Ia mengatakan, Surabaya dan Sidoarjo kini bisa dikatakan sudah menjadi metropolitan. Biasanya kota disebut metropolitan ketika sudah dikagetkan karena jalanan sudah macet, transportasi terganggu, dan biaya hidup makin mahal.

"Kami sudah tahu ke depan seperti apa, antisipasi sekarang. Jangan menunggu sampai masalah benar-benar terjadi. Misalnya MRT harusnya dibangun tahun 90-an,” tuturnya.

“Tapi baru sekarang, akibatnya lebih mahal segala-galanya. Kajian 2045 sudah, sekarang bagaimana definisikan apa yang dilakukan untuk antisipasi metropolitan skala besar," kata Bambang.