- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Perusahaan Listrik Negara masih menggodok penyederhanaan kelas golongan pelanggan listrik rumah tangga nonsubsidi. Kajian yang dilakukan pun akan disosialisasikan ke publik dalam waktu dekat.
Penyederhanaan akan berlaku bagi pelanggan golongan 900 Volt Ampere (VA) tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.000 VA. Nantinya keempat golongan tersebut akan dilebur menjadi satu menjadi 5.500 VA, di atas itu menjadi 13.500 VA, dan di atasnya lagi akan di-loss-kan
Wacana penyederhanaan golongan listrik tersebut hingga saat ini masih menjadi polemik di masyarakat.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan, nantinya akan diadakan Forum Grup Discussion (FGD) dan poling kepada masyarakat apakah menyetujui kebijakan ini.
"Jadi kami akan memanfaatkan dalam 1-2 minggu ke depan untuk melakukan komunikasi dengan publik, memastikan teknik juga bisa berjalan, dan memastikan bahwa semua masalah teknis bisa dilakukan di lapangan," kata Dadan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa 14 November 2017.
Bahkan, ia pun berjanji, Kementerian ESDM dan PLN akan mendengarkan masukan masyarakat. Jika nantinya masyarakat tak setuju adanya kebijakan ini, tidak menutup kemungkinan kebijakan ini akan dibatalkan.
"Kami akan melakukan poling. Kalau masyarakat tidak setuju, tentunya kebijakan ini juga tidak perlu dijalankan," ucapnya.
Akan tetapi, dia optimistis, masyarakat akan setuju ketika sudah mengetahui manfaat penyederhanaan golongan listrik nonsubsidi ini.
Ia pun menambahkan, latar belakang adanya kebijakan penyederhanaan golongan listrik nonsubsidi ini semata-mata memberikan keleluasaan masyarakat menggunakan listrik secara cukup.
"Kan sering mendengar listrik itu sering jeglek (turun), UKM juga bisa didorong untuk tumbuh dengan listrik yang cukup, dan harganya tidak berubah," katanya.
Mengenai adanya anggapan nantinya masyarakat akan boros menggunakan listrik, dia berpendapat bahwa hal tersebut tergantung masyarakat yang melakukan pembatasan pemakaian.
"Kalau boros menurut saya banyak cara. Kan masyarakat bisa melakukan pembatasan sendiri mereka di dalam ya. Kan bisa saja mereka melakukan kontrol-kontrol sendiri di situ," katanya. (art)
