Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Senin, 4 Desember 2017 | 11:58 WIB
  • Kini Transaksi Pembayaran Tak Perlu Mampir ke Luar Negeri

  • Oleh
    • Raden Jihad Akbar,
    • Fikri Halim
Kini Transaksi Pembayaran Tak Perlu Mampir ke Luar Negeri
Photo :
  • Fikri Halim/VIVA.co.id
Gerbang Pembayaran Nasional.

VIVA – Bank Indonesia resmi meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) hari ini, Senin 4 Desember 2017. Melalui sistem ini, interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran akan mulai berlaku.

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, mengatakan, kebijakan ini merespons sistem pembayaran di Indonesia yang semakin kompleks saat ini. Integrasi keuangan pun dibutuhkan untuk mengakomodasi hal tersebut

"Di mana transaksi untuk ATM (Anjungan Tunai Mandiri), debit dan kredit lebih dari 10 ribu transaksi per menit. Dan tentu dengan ini akan lebih lancar, dan tentu sistem pembayaran itu harus terfragmentasi," ujar Agus, di Jakarta, Senin 4 Desember 2017. 

Agus mencontohkan, dalam satu pertokoan atau pusat perbelanjaan saja kini memiliki banyak ATM dan mesin electronic data capture (EDC). Dengan adanya GPN, transaksi routing akan berada di dalam negeri, sehingga, perbankan tidak perlu repot untuk memakai lembaga switching luar negeri.

"Nah, sistem yang kami bangun adalah interoperability dan interconnected. Melalui kartu yang diterbitkan di Indonesia dan akan dilakukan di Indonesia tidak perlu routing transaction ke luar negeri," ujar dia.

Dalam peluncuran tersebut juga dilakukan peluncuran logo resmi GPN. Diharapkannya, dengan adanya GPN perlindungan konsumen juga akan semakin terjamin.

"Ini juga untuk meyakinkan perlindungan konsumen. Hari ini yang kami luncurkan juga ada lembaga standar, lembaga switching, dan services. Jadi infrastruktur itu terbangun, dan harus terhubung ke NPG (National Payment Gateway)," ujar dia. 

Turut hadir dalam peluncuran itu para pejabat terkait. Antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Kemudian, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara serta sejumlah direksi perbankan BUMN maupun swasta. (art)