- VIVA.co.id/shintaloka Pradita Sicca
VIVA – Pemerintah akan menaikkan anggaran Kredit Usaha Rakyat, atau KUR tahun 2018. Naiknya anggaran KUR didorong oleh penyerapan KUR yang cukup baik sepanjang 2017.
"Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat memimpin rapat koordinasi Evaluasi KUR 2017 dan Rencana KUR 2018, di Jakarta, Jumat 8 Desember 2018.
Sampai dengan 30 November 2017, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp91,3 Triliun. Artinya, dari target Rp106,6 Triliun pada tahun 2017, berhasil tersalur sebesar 85,6 persen.
Kredit yang disalurkan melalui KUR ini tergolong lancar karena Non Performing Loan (NPL)-nya relatif rendah, sebesar 0,21 persen. Adapun penyalurannya, dari total sekitar 4 juta debitur, masih didominasi oleh skema KUR Mikro 70,4 persen, diikuti oleh skema KUR Ritel 29,3 persen dan KUR TKI 0,3 persen.
Selain itu, lanjut Darmin, pemerintah terus mendorong penyaluran KUR untuk sektor produksi, yang meliputi sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa.
Untuk sektor produksi (termasuk sektor jasa) naik dari 33 persen di Desember 2016 menjadi 44 persen di November 2017. Sedangkan sektor produksi (tanpa sektor jasa) naik dari 22 persen di Desember 2016, menjadi 31,5 persen di November 2017.
Sementara itu, jika dilihat menurut wilayah, penyaluran KUR didominasi di Pulau Jawa dengan porsi penyaluran sebesar 55,8 persen atau Rp50,9 triliun, diikuti oleh Sumatera sebesar 19 persen atau Rp17,32 triliun, Sulawesi sebesar 10,2 persen atau Rp9,3 triliun, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6,7 persen atau Rp6,1 triliun, Kalimantan sebesar 6,2 persen atau Rp5,6 triliun, serta Maluku dan Papua sebesar 2,1 persen atau Rp1,9 triliun.
Untuk itu, Menko Darmin berpesan, agar Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM dan penyalur KUR perlu rutin duduk bersama membahas persoalan-persoalan di lapangan, terutama terkait pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan subsidi bunga KUR.
“Kita perlu mengidentifikasi dengan baik persoalan-persoalan di lapangan. Mulai dari solusi agar pencairan subsidi lebih cepat, persoalan sistem, dan lain-lan. Ini penting, agar permasalahan yang sama tidak berulang,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir menyatakan, pihaknya telah mencatat kinerja penyaluran KUR per provinsi. Itu sesuai dengan sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
Perkembangan kinerja KUR per penyalur juga menunjukkan tren capaian yang positif. Penyaluran KUR tertinggi dicapai oleh BRI sebesar 96.2 persen, Bank Mandiri 93.1 persen, dan BNI 65.6 persen. Sedangkan untuk kinerja penyaluran Bank Umum Swasta 24.9 persen dan BPD 31.2 persen.
Sebagai informasi, beberapa kebijakan prioritas yang akan berlaku untuk skema KUR baru tahun depan antara lain:
1. Besaran suku bunga KUR tahun 2018 menjadi tujuh persen efektif per tahun.
2. Besaran subsidi bunga KUR masing-masing skema tahun 2018.
a. KUR Mikro naik satu persen dari 9,5 persen menjadi 10,5 persen.
b. KUR Ritel naik satu persen dari 4,5 persen menjadi 5,5 persen.
c. KUR Penempatan TKI naik dua persen dari 12 persen menjadi 14 persen.
3. Rencana plafon total KUR tahun 2018 menjadi sebesar Rp120 triliun.
4. Target minimum penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 50 persen dari total penyaluran KUR.
