- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA – Kementerian Perdagangan masih mengkaji cara pengenaan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods). Hingga saat ini belum ditemukan skema terbaik untuk mendata proses masuknya barang-barang dunia maya tersebut.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan mengatakan, bea masuk yang selama ini dikenakan hanya melalui mekanisme transaksi barang di pelabuhan. Untuk barang tak berwujud diakui masih sedang dikaji cara pemungutannya.
"(Bea masuk e-book) Itu adalah barang tak berwujud. itu yang harus kami pikirkan. Bukan hanya itu, ada industri desain. Desain yang dikirim, itu yang tersulit," kata Oke di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis 14 Desember 2017.
Ia berpendapat, saat ini pemerintah masih bisa mengandalkan Kementerian Keuangan yang bisa mendeteksi transaksi keuangan. "Ya, hal-hal seperti itu kami lebih banyak mengandalkan kepada Kementerian Keuangan dari sisi transaksi keuangan," ujar dia.
Sementara itu, mengenai bea masuk transaksi e-commerce, Ia mengatakan, hal itu masih menjadi kajian pihaknya. Sebab, sistem e-commerce saat ini merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
"Kalau perdagangan barang itu bisa (dipantau). Kalau mekanisme melalui e-commerce, barangnya dikirim, kan tetap lewat pelabuhan juga," ujar dia.
Neraca Perdagangan RI Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Mendag: Bagian dari Keberhasilan Kemendag
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas menyambut baik capaian neraca perdagangan Indonesia yang surplus selama 47 bulan berturut-turut.
