Sumber :
- Reuters/ Luke MacGregor
VIVAnews
- Jika di Indonesia, Partai Demokrat yang berkuasa ribut saling menyalahkan karena elektabilitas anjlok, di Inggris lain lagi. Partai Konservatif yang berkuasa di Inggris terpecah menjadi dua kubu karena urusan perkawinan sejenis.
Parlemen Inggris berencana mengesahkan undang-undang yang melegalkan perkawinan sejenis. Dukungan untuk perkawinan sejenis ini juga datang dari Perdana Menteri Inggris David Cameron.
Dalam pembahasan perdana dalam sejumlah sesi pengesahan di parlemen, Selasa 5 Februari 2013, komposisi pendukung 400 lawan 175. Namun lebih separuh politisi Partai Konservatif yang berjumlah 303 orang bersuara menentang, berlawanan dengan arah dari pemimpinnya, Perdana Menteri Cameron.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Parlemen Inggris berencana mengesahkan undang-undang yang melegalkan perkawinan sejenis. Dukungan untuk perkawinan sejenis ini juga datang dari Perdana Menteri Inggris David Cameron.
Dalam pembahasan perdana dalam sejumlah sesi pengesahan di parlemen, Selasa 5 Februari 2013, komposisi pendukung 400 lawan 175. Namun lebih separuh politisi Partai Konservatif yang berjumlah 303 orang bersuara menentang, berlawanan dengan arah dari pemimpinnya, Perdana Menteri Cameron.
Sepanjang debat yang berlangsung enam jam, banyak politisi Konservatif menentang RUU ini, dengan menyatakan ini salah secara moral, bukan prioritas publik dan pemecah yang tak perlu. Politisi Konservatif Gerald Howarth menyatakan pemerintah tidak punya mandat untuk mendorong "perubahan sosial dan budaya yang masif."
"Ini bukan evolusi, ini revolusi," kata Konservatif lainnya, Edward Leigh. Leigh berpendapat, perkawinan "secara alamiah adalah persekutuan lain jenis."
Membelah partai
Meski hasil keseluruhan kemudian mendukung Cameron, namun pengamat melihat ketidakpuasan membesar di internal partainya. Dalam pernyataannya di televisi, Cameron menyatakan perkawinan sejenis justru memperkuat masyarakat Inggris.
"Saya seorang yang sangat percaya dengan perkawinan. Perkawinan membuat orang berkomitmen satu sama lain dan saya kira itulah sebabnya orang penyuka sejenis juga bisa kawin," kata Cameron.
Politisi Konservatif lainnya melihat Cameron mengorbankan nilai dasar dari partai demi populisme. "Dia tidak punya banyak modal politik lagi di partai," kata politisi Konservatif Stewart Jackson yang menentang perkawinan sejenis.
Oposisi atas Cameron di internal partai sendiri sudah bergerak jauh. Sejumlah politisi top Konservatif dan pemimpin-pemimpin lokalnya telah mengirim surat bertanda tangan memprotes langkah Cameron.
Peter Kellner, Presiden Lembaga Survei YouGov, menyatakan upaya pengundang-undangan RUU ini akan merusak Partai Konservatif. "Bagi Cameron, perkawinan sejenis ini upaya membujuk pemilih bahwa partainya hidup di era modern, Inggris abad 21," katanya di situs lembaganya.
"Namun pengkubuan akibat RUU ini telah terjadi ... mengancam mengirim pesan yang berbeda bahwa Partai Konservatif telah terbelah."
Dengan masa ke Pemilu berikutnya tersisa 2,5 tahun, jelas ada risiko perpecahan partai atau pergantian pemimpin. "David Cameron telah membelah Partai Konservatif demi perkawinan sejenis dan gagal memenangi mayoritas anggota parlemen dari Konservatif. P artai Buruh menang," kata Stewart Jackson, politikus Konservatif, usai pemungutan suara pertama.
Dukungan publik
Di luar itu, Gereja Katolik dan Anglikan juga menolak upaya Cameron. Namun, berdasarkan sebuah survei yang di Sunday Times, 55 persen warga Inggris justru mendukung perkawinan sejenis, hanya 36 persen yang menolak.
Sebenarnya, pasangan gay di Inggris diakomodasi hukum Inggris dalam bentuk "kemitraan perdata"
(civil partnership)
. Namun dengan RUU ini, pasangan gay nanti bisa menikah.
Bagi kalangan penyuka sejenis, RUU ini jelas kemajuan besar. Nick Herbert, politikus Konservatif yang gay, menyatakan para penyuka sejenis selama ini hidup di dunia yang penuh prasangka sehingga merasa inferior.
Mitra koalisi Konservatif, Partai Demokrat Liberal, juga mendukung RUU Perkawinan Sejenis ini. Begitu pula oposisi, Partai Buruh.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sepanjang debat yang berlangsung enam jam, banyak politisi Konservatif menentang RUU ini, dengan menyatakan ini salah secara moral, bukan prioritas publik dan pemecah yang tak perlu. Politisi Konservatif Gerald Howarth menyatakan pemerintah tidak punya mandat untuk mendorong "perubahan sosial dan budaya yang masif."
