Swiss Usulkan Dialog dengan RI Soal Hukuman Mati

Menlu Swiss, Didier Burkhaiter dan Menlu RI, Retno Marsudi
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id
Johan Budi Harusnya Tanggapi Laporan Haris Azhar
- Menteri Luar Negeri Swiss, Didier Burkhalter, turut menyinggung pelaksanaan hukuman mati, yang kembali dihidupkan Pemerintah Indonesia, ketika bertemu dengan Menlu Retno LP Marsudi hari ini di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat. Burkhalter menyadari sebagian besar negara-negara di Eropa menentang adanya pemberlakuan hukuman mati yang dilaksanakan Indonesia.

Dua Tahun Haris Azhar Simpan Rahasia Freddy Budiman

Di sisi lain, dia pun mendengar penjelasan Retno mengenai gawatnya situasi di Indonesia terkait peredaran narkotika. Hal itu dipaparkan mantan Menteri Dalam Negeri itu ketika menggelar pertemuan bilateral hari Senin, 16 Maret 2015.
Polri, TNI dan BNN Diminta Cabut Laporkan Haris Azhar


"Saya mengusulkan adanya dialog dengan Indonesia mengenai aspek hukum terkait hukuman mati dan kebijakan dalam menangani tindak kejahatan narkoba. Bagaimana sebaiknya isu ini diatasi di masa mendatang," ujar Burkhalter.


Dia mengaku Pemerintah Swiss ingin menjadi jembatan di antara perbedaan opini terkait isu yang sangat sensitif ini.


Sementara, juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Christiawan Nasir, mengatakan, Indonesia siap untuk bisa berdialog secara terbuka terkait dengan isu-isu tersebut.


"Indonesia terbuka untuk melakukan dialog mengenai hukuman mati," kata diplomat yang akrab disapa Tata itu.


Tekanan terhadap Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pelaksanaan eksekusi mati, sangat terasa ketika akan melakukan eksekusi gelombang kedua. Sebelumnya, di gelombang pertama, Kejaksaan Agung mengeksekusi enam terpidana mati kasus narkoba pada pertengahan Januari lalu. Empat orang di antaranya merupakan warga negara asing.


Namun, eksekusi mati itu membuat berang Pemerintah Brasil dan Kerajaan Belanda. Keduanya sempat menarik Duta Besar masing-masing yang tengah bertugas di Jakarta.


Bahkan, Presiden Brasil, Dilma Rousseff, memilih untuk menolak surat kepercayaan yang dibawa oleh Dubes Toto Riyanto ketika sudah berada di Istana Kepresidenan. Merasa dilecehkan, Presiden Joko Widodo langsung memanggil pulang Toto untuk berkonsultasi hingga waktu yang tidak ditentukan.


Tekanan terasa ketika dalam eksekusi gelombang kedua, dua warga Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Menlu Australia, Julie Bishop, melakukan berbagai manuver untuk menghindarkan keduanya dari regu tembak.


Sementara, di saat bersamaan, beberapa badan internasional, seperti PBB mendesak Indonesia untuk menghentikan dan bahkan menghapus hukuman mati. (ren)



![vivamore="
Baca Juga
:"]





[/vivamore]
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya