Takut Ditembak, 18 Wali Kota Filipina Menyerahkan Diri

Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte.
Sumber :
  • Reuters/Erik De Castro

VIVA.co.id – Mengganggap Presiden Duterte tak main-main dengan ancamannya, 18 wali kota menyerahkan diri. Aksi itu juga diikuti oleh belasan polisi dan PNS.

SEA Games Bermasalah, Presiden Filipina Minta Maaf

Selain 18 wali kota, belasan petugas lainnya juga menyerahkan diri mereka kepada polisi setelah Presiden Rodrigo Duterte menyebut nama mereka sebagai bagian dari 150 orang yang ia cari pada pidatonya, Minggu, 8 Agustus 2016.

Dikutip dari Los Angeles Times, 11 Agustus 2016, Duterte mengatakan ia memiliki bukti bahwa 150 orang yang ia sebutkan itu memiliki kaitan dengan perdagangan narkoba. Ia akan memberikan izin pada Kepolisian Nasional Filipina (PNP) untuk menggerebek rumah 150 orang tersebut dan menangkap mereka.

Cabang Duathlon Sukses Tambah Medali Emas Indonesia

Secara gamblang Duterte juga mengizinkan PNP untuk membunuh mereka jika mereka menolak menyerahkan diri. Ia juga mengakui bahwa belum pasti orang-orang tersebut terlibat langsung, namun kerja sama mereka dengan polisi sangat dibutuhkan untuk menekan laju pertumbuhan perdagangan narkoba di negaranya.

Dari daftar yang disebutkan oleh Duterte, terdapat 95 orang dari kepolisian, lalu ada wali kota, anggota parlemen, tentara, dan PNS. Duterte meminta mereka semua dengan sukarela melepaskan jabatan dan menyerahkan diri kepada polisi dalam waktu 24 jam. Mereka yang tetap memaksa bekerja tak akan mendapat perlindungan dari polisi. "Silakan terbuka pada dunia, dan tunjukkan kebodohan kalian," ujarnya.

Presiden Filipina Minta Panitia SEA Games Gratiskan Tiket Pertandingan

Duterte sadar ucapannya akan mendapat tentangan. Ia disebut tak mematuhi proses hukum untuk menangani kasus narkoba. "Tak ada proses hukum di mulut saya," ujarnya menegaskan. Ia juga mendapat kritikan karena beberapa nama yang ia sebutkan sudah meninggal dunia. Namun juru bicara menjelaskan alasannya.

"Presiden tak pernah mengatakan mereka masih hidup. Ia hanya mengumumkan  nama-nama tersebut berdasarkan laporan intelijen yang pernah terlibat atau masih terlibat. Jadi tak ada kesalahan," ujar Sekretaris Komunikasi Presiden, Martin Andanar.

"Dengan menyebut nama hakim yang terlibat dalam daftar tersebut, Presiden memberi mereka kesempatan untuk mempersiapkan pembelaan, membersihkan nama mereka jika mereka memang tak bersalah dan memberikan peringatan pada komunitas mereka bahwa mereka terlibat dalam perdagangan narkoba jika mereka bersalah," ujarnya menambahkan.

Sementara Presiden Duterte sendiri mengatakan, membacakan daftar tersebut sangat penting untuk memberitahukan berapa banyak petinggi Filipina yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Menurut Duterte, sekitar 600.000 warga Filipina terlibat dalam perdagangan narkoba, dan jutaan orang kecanduan. "Anda tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengamankan ancaman ini? Butuh waktu selamanya," ujar Duterte.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya