- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Kelompok pegiat Hak Asasi Manusia Amnesty International menyerukan Pemerintah Indonesia untuk aktif ikut ambiI bagian daIam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar.
Menurut Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, situasi di negara bagian Rakhine, tempat etnis muslim Rohingya bermukim, makin memprihatinkan pada akhir Agustus 2017 setelah terjadi eskalasi konfiik antara tentara Myanmar dengan keIompok bersenjata etnis Rohingnya.
Puluhan ribu penduduk yang mayoritas adaIah komunitas Rohingnya, harus mengungsi ke perbatasan Bangladesh setelah konflik bersenjata menewaskan sedikitnya 400 warga sipiI.
"Pemerintah Indonesia sepatutnya mendorong pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan segaIa bentuk serangan bersenjata kepada penduduk sipil di negara bagian Rakhine," kata Usman dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu 3 September 2017.
Dia menyebut, peIanggaran serius Hak Asasi Manusia (HAM) teIah dialami oIeh penduduk di negara bagian Rakhine, terutama komunitas Rohingnya seIama puluhan tahun karena tindakan sewenang-wenang pemerintah Myanmar.
Amnesty International meIaporkan pada 2016 bahwa aparat bersenjata Myanmar teIah dengan sengaja meIakukan pembunuhan kepada warga sipiI, menembak secara serampangan di desa-desa, menangkap pemuda Rohingnya tanpa aIasan jeias, memperkosa perempuan Rohingnya, dan merusak tempat tinggaI serta harta benda mereka.
Pemerintah Myanmar disebut memandang komunitas Rohingnya dan milisi bersenjata di Rakhine sebagai ancaman atas kedaulatan mereka. Serangan miIisi bersenjata Rohingnya yang mengakibatkan paIing sedikit 32 orang meninggal, 11 di antaranya adaIah aparat keamanan Myanmar pada 25 Agustus 2017, dianggap pemerintah sebagai potensi bahaya hiIangnya kekuasaan Myanmar di Rakhine.
"Karena itu serangan balas dendam diIakukan untuk menghabisi para milisi yang berimbas pada komunitas Rohingnya secara keseIuruhan. Namun serangan balas dendam ini bukan yang pertama kalinya dijadikan dalih peIanggaran HAM oIeh miIiter Myanmar," ujar Usman.
Situasi ini juga diperparah dengan rangkaian penangkapan dan pembunuhan yang menimpa para pembela HAM di Myanmar dalam melakukan kerja mereka melaporkan pelanggaran HAM.
Berbagai tindakan persekusi, kata dia, telah menimpa para aktivis HAM, pastor. jurnalis, pengacara, den siapapun yang dianggap kritis akan pelanggaran HAM yang dilakukan militer Myanmar. Situasi ini memperparah kengerian di kalangan warga sipil terutama bagi mereka yang ingin memperjuangkan HAM di Myanmar.
Usman menambahkan, gentingnya situasi kemanusiaan di Rakhine, pemerintah Indonesia selayaknya melakukan upaya diplomasi kepada pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan HAM yang diarahkan kepada komunitas Rohingnya.
“Pemerintah Indonesia seharusnya mendesak pemerintah Myanmar untuk mengizinkan Tim Pencari Fakta yang dibentuk Dewan HAM PBB pada Maret 2017 untuk mengungkap kebenaran, menuntut tanggungjawab para pelaku kejahatan HAM dan menjamin keadilan bagi para korban," tutur Usman. (ren)
