- REUTERS/Valentin Flauraud
VIVA.co.id – Aung San Suu Kyi dipastikan absen dari Sidang Umum PBB pekan depan setelah kritik terus meluas karena sikap diamnya menghadapi krisis Rohingya. PBB menuding pemerintah Myanmar membiarkan terjadinya pembersihan etnis Rohingya.
Dewan Keamanan PBB akan menggelar pertemuan untuk membahas kasus Rohingya pada hari ini, Rabu. Mantan pendukung Suu Kyi di negara Barat menyampaikan kritik pedasnya, dan menyebut perempuan paruh baya itu gagal melakukan sesuatu untuk mencegah meluasnya kekerasan.
Aung San Suu Kyi diharapkan berpartisipasi dalam diskusi di Sidang Umum yang akan diadakan pada 19 hingga 25 September 2017. Tapi juru bicara pemerintah, Aung Shin, mengatakan kepada Reuters, bahwa Suu Kyi memiliki masalah yang lebih mendesak untuk ditangani. "Dia tak pernah takut menghadapi kritik atau menghadapi masalah," ujarnya.
Sejak meletusnya kasus kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine pada akhir bulan lalu, PBB mencatat sudah lebih dari 370.000 orang melarikan diri ke Bangladesh. Militer Myanmar menolak tuduhan PBB. Mereka mengatakan sedang berperang dengan militan Myanmar dan tak menargetkan warga sipil.
Penerima Nobel Perdamaian, yang pernah menjadi tahanan rumah selama 15 tahun karena aktivitas pro-demokrasi yang ia lakukan, kini secara luas dilihat sebagai pemimpin negara. Malala Yousafzai, Dalai Lama, dan Uskup Agung Desmond Tutu, yang juga sesama penerima Nobel juga telah menyerukan Suu Kyi untuk menghentikan aksi kekerasan.
Dalam pidato pertamanya ke Majelis Umum PBB sebagai pemimpin nasional Myanmar pada bulan September tahun lalu, Suu Kyi membela usaha pemerintahnya untuk menyelesaikan krisis atas perlakuan Rohingya. Utusan Myanmar untuk PBB juga menyalahkan gerilyawan Rohingya atas kekerasan di negara bagian Rakhine dan mengatakan bahwa negaranya tidak akan pernah mentolerir kekejaman tersebut.
Namun banyak dari mereka yang melarikan diri mengatakan tentara menanggapi serangan militan Rohingya pada tanggal 25 Agustus dengan kampanye kekerasan dan pembakaran desa yang brutal yang bertujuan mengusir mereka.
Meskipun akses ke negara bagian Rakhine sangat terkendali, wartawan BBC Jonathan Head adalah satu dari sedikit jurnalis yang diambil dalam tur yang dikelola pemerintah baru-baru ini dan menyaksikan desa-desa Muslim dibakar dengan polisi yang tidak melakukan apapun untuk menghentikannya.
Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh Shaik Hasina menyerukan agar pemerintah Myanmar mengizinkan pengungsi kembali ke Rakhine.
"Pesan pribadi saya sangat jelas, seharusnya mereka menanggapi situasi ini dengan rasa kemanusiaan, karena orang-orang ini, anak-anak, perempuan, mereka semua menderita," ujarnya seperti disampaikan pada BBC, Selasa, 12 September 2017.
"Orang-orang ini adalah warga Myanmar. Selama lebih dari 100 tahun mereka tinggal di sana. Bagaimana bisa negara itu menolak mereka sebagai warga negara?" ujarnya mempertanyakan. (ase)
