AS: Pasukan Keamanan Myanmar Tak Lindungi Warga Sipil

Penduduk etnis Rohingya terpaksa mengungsi setelah pecah konflik lagi di Myanmar.
Sumber :
  • REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

VIVA.co.id – Aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine, Myanmar, terus menuai kecaman. Setelah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menegaskan apa yang terjadi di Rakhine adalah contoh tertulis pembersihan etnis, kini pemerintah Amerika Serikat resmi mengecamnya.

Maskapai AS Desak Gedung Putih Cabut Aturan Tes COVID-19

Melalui pernyataan yang dirilis oleh Gedung Putih, pemerintah AS mengaku terusik dan meminta pemerintah Myanmar segera mengambil tindakan. "Amerika Serikat sangat terusik oleh krisis yang sedang berlangsung di utara negara bagian Rakhine, yang mengakibatkan 300.000 orang terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka," demikian pernyataan tersebut. 

Pernyataan itu juga menegaskan, sekali lagi mengecam serangan-serangan tersebut dan tindak kekerasan yang terjadi setelahnya.

Juru Bicara Gedung Putih Positif COVID-19 padahal Sempat Bertemu Biden

Peristiwa yang mengakibatkan penelantaran besar-besaran serta telah memakan korban ini, termasuk sejumlah besar komunitas etnik Rohingya dan minoritas lainnya, menurut pernyataan itu, menunjukkan bahwa pasukan keamanan Myanmar tidak melindungi warga sipil.

"Kami merasa khawatir akan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan di luar hukum, pembakaran desa, pembantaian, dan pemerkosaan, baik oleh aparat keamanan maupun oleh warga sipil yang bertindak dengan persetujuan aparat keamanan. Kami mengimbau pihak keamanan Myanmar untuk menghormati aturan hukum, menghentikan kekerasan dan mengakhiri penelantaran warga sipil dari masyarakat," tulis pemerintah AS melalui siaran pers yang diterima VIVA.co.id, pada Rabu, 13 September 2017.

Gedung Putih Masih Wajibkan Pakai Masker di Gedung Federal

Pemerintah AS  juga mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk bekerja sama dengan pemerintahan terpilih melaksanakan rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Rakhine.

AS juga mengaku menyambut baik komitmen pemerintah Myanmar untuk memastikan bantuan kemanusiaan sampai kepada para korban sesegera mungkin, dan mendesak pemerintahan tersebut untuk mengizinkan akses kepada media ke wilayah yang terkena dampak kekerasan secepatnya.

"Sebagian besar dari mereka yang telantar akibat kekerasan telah mengungsi ke negara tetangga Bangladesh dan kami sangat menghargai upaya yang sungguh berarti dari Pemerintah Bangladesh dalam memfasilitasi bantuan kemanusiaan," demikian Gedung Putih.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya