Rusia: Sanksi PBB dan AS untuk Korut Tidak Efektif

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dan petiggi militer.
Sumber :
  • Reuters/KCNA

VIVA.co.id – Pemerintah Rusia turut mengecam program misil dan uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara dalam beberapa waktu terakhir. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia menilai tindakan Korut melanggar resolusi PBB dan mengancam stabilitas di kawasan.

Kim Jong-un Hilang Jelang Parade Militer Massal Korea Utara

Atas tindakan konfrontatif tersebut, PBB pun telah menempatkan serangkaian paket sanksi untuk menekan program nuklir Korut. Kendati demikian Rusia menilai, sanksi yang ada saat ini tidak efektif untuk mendeskalasi ketegangan antara Korut dengan beberapa negara di kawasan.

"Kami pikir sanksi ini harusnya menyasar program nuklir dan misil Korea Utara itu sendiri, bukan kepada negara maupun masyarakat Korea Utara itu sendiri," kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin di Jakarta, Rabu, 27 September 2017.

Meradang Dengar Misi Kim-Jong un, Militer Korsel Bikin Pasukan Anti-Nuklir Korea Utara

Galuzin meyakini dengan aktivitas yang terus meningkat antara Korut maupun militer Amerika Serikat, justru akan semakin meningkatkan ketegangan militer di kawasan Semenanjung Korea. Selama Amerika dan sekutunya terus meningkatkan aktivitas militer, maka potensi konflik tidak bisa dihindarkan.

"Aktivitas militer yang berlanjut akan menghasilkan konflik di Semenanjung Korea. Tentu Rusia dan seluruh masyarakat internasional tidak dapat menerimanya," ujar Galuzin.

Korsel Membalas, Rudal Kendali Udara Teror Situs Nuklir Korea Utara

Selain itu, Rusia juga menilai sanksi unilateral oleh salah satu negara kepada Korea Utara tidak tepat, seperti yang dilakukan Amerika Serikat. Menurut Dubes Galuzin, berbagai paket sanksi baik itu dari masyarakat internasional maupun sanksi unilateral, tidak berdampak besar pada penghentian aktivitas nuklir Korut.

"Kami mengajukan sebuah inisatif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam situasi ini untuk menahan diri dan menghentikan peningkatan aktivitas militer. Menciptakan kawasan yang kondusif penting dilakukan agar dialog politik antar pihak dapat dimulai kembali," kata  Galuzin.

 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya