Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Senin, 2 Oktober 2017 | 12:31 WIB
  • Bantu Pengungsi Rohingya, PBB Butuh Rp1 Triliun

  • Oleh
    • Lis Yuliawati,
    • Dinia Adrianjara
Bantu Pengungsi Rohingya, PBB Butuh Rp1 Triliun
Photo :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Kondisi Terkini Pengungsi Rohingya

VIVA.co.id – Badan Pangan PBB, World Food Program (WFP) meminta bantuan dana darurat sebesar US$ 75 juta atau setara Rp1 triliun, untuk enam bulan ke depan. Dana itu untuk membantu meringankan penderitaan pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar.

"Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan. Bahkan terburuk yang pernah ada. Kami membutuhkan US$ 75 juta untuk enam bulan ke depan," kata Direktur Eksekutif WFP David Beasley setelah mengunjungi kamp pengungsi di Bangladesh, seperti dikutip Channel News Asia, Senin, 2 Oktober 2017.

Dia menambahkan, "Saya katakan bahwa kita dapat mengakhiri kelaparan dunia dengan beberapa miliar dolar. Saya memberi tahu donor jika Anda tidak dapat memberi kami uang maka hentikan perang," ujarnya.

Sejak 25 Agustus lalu, ratusan ribu muslim Rohingya telah meninggalkan rumah mereka di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Saat ini, Perserikatan Bangsa Bangsa tengah mencari dana sebesar US$ 200 juta dari para donatur, untuk membantu mengatasi krisis yang dialami Rohingya.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam 'mimpi buruk' krisis kemanusiaan yang dihadapi Rohingya Myanmar. Dia juga menuntut pemerintah mengakhiri operasi militer dan membuka akses kemanusiaan ke wilayah yang dilanda konflik.

"Situasi ini telah berputar menjadi kasus darurat pengungsi yang berkembang paling cepat di dunia, menjadi mimpi buruk bagi kemanusiaan dan hak asasi manusia," kata Guterres dalam pidato di Dewan Keamanan PBB.

Guterres mengungkapkan, PBB telah menerima banyak laporan mengerikan mengenai nasib pengungsi yang menjadi korban kekerasan berlebihan, serta pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran ini meliputi penembakan tanpa pandang bulu, penggunaan ranjau darat terhadap warga sipil dan kekerasan seksual. (ase)