Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Selasa, 10 Oktober 2017 | 10:18 WIB
  • RI Minta Keadilan ke Italia Karena 20 Juta Warga Indonesia

  • Oleh
    • Endah Lismartini,
    • Dinia Adrianjara
RI Minta Keadilan ke Italia Karena 20 Juta Warga Indonesia
Photo :
  • Kemlu RI
Menlu Retno bersama Menlu Italia Angelino Alfano di Roma, 9/10/2017

VIVA.co.id – Industri kelapa sawit di Indonesia telah menghidupi 20 juta warga Indonesia. Italia salah satu importir sawit terbesar Indonesia.

Italia merupakan salah satu negara penting bagi Indonesia, bahkan menempati urutan ketiga terbesar sebagai mitra dagang di Uni Eropa. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Italia, Angelino Alfano di Roma, Senin, 9 Oktober 2017.

Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas berbagai isu seperti perdagangan bilateral dan investasi, yang menjadi perhatian kedua negara. Retno menegaskan, pengusaha Italia terutama di bidang energi dan infrastruktur telah lama berkiprah di Indonesia.

"Perekonomian Indonesia yang terbuka semakin banyak membuka peluang bagi kerja sama pelaku usaha kedua negara di berbagai bidang lain," kata Retno, melalui keterangan pers Kemlu RI, Selasa, 10 Oktober 2017.

Khusus pada isu kelapa sawit, Retno menekankan pentingnya 'fair treatment' dan mencegah tindakan kriminalisasi terhadap kelapa sawit Indonesia. Dikatakan bahwa industri kelapa sawit mendapat perhatian besar dari pemerintah Indonesia, karena menyangkut hidup sekitar 20 juta penduduk Indonesia.

"Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah Italia sebagai salah satu importir terbesar kelapa sawit Indonesia, yang turut mendukung industri kelapa sawit di tanah air," ujar Retno.

Selain membahas isu perdagangan bilateral, kedua Menlu juga membahas perkembangan negosiasi RI-EU CEPA yang masih berlangsung. Retno menegaskan bahwa keberhasilan negosiasi tersebut akan membuka kesempatan kerja sama ekonomi bagi negara di kawasan, termasuk Italia.

Isu imigrasi di masing-masing kawasan juga menjadi salah satu bahasan keduanya. Indonesia menjelaskan mengenai peran aktif Indonesia dalam penanganan isu migrasi di kawasan melalui Bali Process. Kedua Menlu sepakat pentingnya melakukan kerja sama dengan negara asal, termasuk melalui pembangunan ekonomi yang inklusif.