- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo akan menerima kunjungan Presiden Republik Niger Mahamadou Issoufou di Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2017 mendatang. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Presiden Niger sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 2011 lalu.
Sepanjang tahun 2017, Indonesia memiliki interaksi cukup tinggi dengan negara-negara di Afrika sebagai bentuk strategi untuk meningkatkan hubungan diplomatik dan ekonomi. Afrika memiliki potensi ekonomi cukup tinggi dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di Afrika mencapai 5 hingga 7 persen.
"Perusahaan Indonesia sudah ada beberapa di sana cukup besar seperti perusahaan mie dan sabun. Kita akan dorong kerja sama cukup besar seperti untuk produk industri. Senegal baru-baru ini beli pesawat Indonesia. Kita juga akan dorong produk seperti gerbong kereta api," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir di Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2017.
Indonesia ingin menjalin kerja sama dengan Economic Community of West African States (ECOWAS) yakni komunitas beranggotakan 12 negara di Afrika yang jumlah penduduknya mencapai total 338 juta jiwa. Upaya ini diintensifkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan Afrika. Rencananya, tahun depan akan diadakan African Forum sebagai wadah pertemuan para pengusaha asal Afrika dan Indonesia.
"Terorisme dan radikalisme juga akan dibahas dalam kunjungan ini. Ada tantangan di Niger dalam masalah terorisme seperti tantangan dari kelompok Boko Haram. Jadi kita akan kerja sama dalam hal ini," ujar Arrmanatha.
Oleh karena Niger adalah negara LDC atau kurang berkembang, Indonesia juga akan membahas kerja sama teknis dalam hal capacity building dengan Niger seperti di bidang pertanian, pendidikan, peternakan hingga pengembangan sumber daya manusia. Perdagangan kedua negara masih relatif kecil dan bersifat satu arah. Nilai perdagangan per tahun hanya mencapai US$9,7 juta.
"Nantinya beberapa kesepakatan yang akan ditandatangani seperti bebas visa untuk paspor dinas dan diplomatik serta rencana pembentukan mekanisme hubungan bilateral yaitu sidang komisi bersama," katanya.
