- ANTARA/Puspa Perwitasari
VIVA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan bahwa tantangan pelaksanaan perlindungan warga negara Indonesia semakin besar. Namun, ia menegaskan, perlindungan ini tidak akan surut, karena sudah menjadi komitmen pemerintah Indonesia.
"Merupakan komitmen bahwa perlindungan WNI akan terus diperkuat dan kita jalankan komitmen tersebut dengan sepenuh hati," kata Retno, dalam pernyataan pers 'Capaian Tiga Tahun Politik Luar Negeri Kabinet Kerja' di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Kamis 26 Oktober 2017
Retno mengatakan, saat ini, ada beberapa fokus perlindungan WNI. Pertama, memperkuat sistem perlindungan dengan menggunakan data teknologi dan inovasi. Kedua, integrasi database. Ketiga, peluncuran beberapa aplikasi, termasuk mobile safe travel dan SMS blast. Keempat, memperbaiki pelayanan dan kualitas perlindungan.
Selama tiga tahun Kabinet Kerja, Kementerian Luar Negeri telah berhasil menyelesaikan 27.341 kasus, membebaskan 144 WNI dari ancaman hukuman mati, melakukan repatriasi terhadap 181.942 WNI yang memiliki masalah, termasuk overstayers, serta melakukan evakuasi terhadap 16.426 WNI dari berbagai wilayah konflik, perang dan bencana alam.
"Kita juga berhasil membebaskan 31 sandera WNI, baik dari Filipina maupun dari Somalia. Selain itu, kita berhasil mengembalikan hak finansial WNI yang ada di luar negeri, yang nilainya mencapai Rp388 miliar. Ini berhubungan dengan gaji yang tidak dibayar dan lain-lain," ujar mantan Duta Besar RI untuk Belanda ini.
Untuk memperbaiki situasi pendidikan para tenaga kerja, di dalam tiga tahun terakhir, pemerintah juga telah melakukan penambahan 16 Community Learning Centre, baik di Sabah maupun Sarawak. Pemerintah juga melakukan kerja sama dengan tujuh kementerian dan badan dalam rangka upaya meningkatkan penanganan perdagangan manusia.
"Penguatan kapasitas perlindungan WNI, bahkan dilakukan sampai ke daerah, yaitu 60 kabupaten dan kota. Jadi, dari waktu ke waktu kita melakukan capacity building, di daerah-daerah di mana banyak para tenaga kerja kita berasal," ujarnya.
Indonesia Tetap Bersikap Bebas Aktif Soal Konflik Rusia-Ukraina
Kementerian Luar Negeri RI menegaskan, sikap bebas aktif dalam konflik Rusia-Ukraina ini berarti tidak memihak pada negara-negara tertentu.
