Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 2 November 2017 | 15:25 WIB
  • AS Berharap RI Lanjutkan Reformasi Aturan

  • Oleh
    • Endah Lismartini,
    • Dinia Adrianjara
AS Berharap RI Lanjutkan Reformasi Aturan
Photo :
  • Viva.co.id/Dinia Adrianjara
Dubes AS mengecam keras kebijakan pemerintah RI.

VIVA – Kemitraan strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia memiliki hubungan yang kuat dan dinamis, yang didasarkan pada kesamaan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik. Namun demikian, Amerika menilai kebijakan pemerintah Indonesia hanya membantu sebagian saja.

"Mengartikan prioritas tingkat tinggi untuk pertumbuhan ekonomi kedua negara membutuhkan kemitraan dengan pihak swasta," kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph Donovan dalam pidato pembukaan US Indonesia Investment Summit di Jakarta, Kamis, 2 November 2017.

Donovan kemudian mencontohkan pada tahun lalu, eksportir Amerika mengirimkan produk pertanian, komponen pesawat, permesinan serta barang permodalan lainnya senilai Rp81 triliun. Sementara, Indonesia mengirimkan produk tekstil dan pakaian, sepatu, produk karet elektronik dan lain lain senilai Rp250 triliun.

"Perdagangan dua arah ini mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup kedua negara. Namun, kami khawatir ekspor AS ke Indonesia akan menurun, sementara ekspor Indonesia ke AS meningkat," ujar Donovan.

Atas hal itu, Donovan mewakili pemerintah AS meminta pemerintah Indonesia untuk tetap melanjutkan kebijakan untuk mereformasi peraturan. Sebab menurutnya, hal ini akan mendorong persaingan secara sehat serta menciptakan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

"Hambatan struktural bidang ekonomi akan memberikan andil kepada perdagangan yang tidak seimbang secara signifikan dan terus berlangsung antara kedua negara kita," ucapnya.

Selain itu menurutnya, peraturan yang membatasi kepemilikan asing di sektor pembayaran membuat konsumen memiliki pilihan yang lebih sedikit dan menghambat kemajuan Indonesia dalam memperbaiki daftar investasi negatif.

"Kami mengimbau agar Indonesia juga mempertimbangkan pendekatan lain yang dapat melibatkan sektor swasta dan memaksimalkan pilihan konsumen," kata Dubes Donovan.