- REUTERS/Denis Balibouse
VIVA – Sanksi ekonomi yang dijatuhkan masyarakat internasional kepada Korea Utara berdampak besar pada kaum perempuan dan anak-anak. Sanksi itu juga membuat sulit Korut untuk menegakkan hak perempuan dan kesetaraan gender.
Han Tae Song, Duta Besar Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa, juga mendesak Korea Selatan untuk mengembalikan 12 pekerja yang 'diculik', saat bekerja di China pada April 2016. Menurutnya hal itu merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Amerika Serikat dan negara-negara lainnya menghalangi kenikmatan masyarakat Korea Utara atas hak asasi manusia, dengan cara yang merusak semua jenis sarana dalam upaya untuk menahan ide-ide dan sistem dari Korut," kata Han, dalam forum Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.
Dia juga menuding Amerika telah 'memanipulasi' sanksi resolusi di Dewan Keamanan PBB, yang melanggar kedaulatan dan hak untuk mengembangkan negara.
"Karena ini tidak manusiawi, sanksi ekonomi rentan terhadap perempuan dan anak-anak, mereka menjadi korban," ujar Han, seperti dikutip Channel News Asia, Kamis, 9 November 2017.
"Sanksi bahkan menghalangi pengiriman peralatan medis dan obat-obatan untuk kesehatan anak, termasuk barang dasar untuk kehidupan sehari-hari yang mengancam perlindungan dan keberlangsungan hidup masyarakat," ujarnya menambahkan.
Korea Selatan baru-baru ini menjatuhkan 18 sanksi sepihak kepada Korea Utara, seperti pembatasan atas transaksi keuangan dengan setiap warga Korea Selatan, sebagai upaya internasional untuk 'mengeringkan' arus kas ilegal Pyongyang. (one)
Deretan Aturan Nyeleneh yang Mengatur Kehidupan Korea Utara di Era Kim Jong Un
Korea Utara, salah satu negara yang paling terisolasi dan diperintah otoriter di dunia, dipimpin oleh keluarga Kim yang mempertahankan kekuasaannya dengan tangan besi ini
