Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Jumat, 8 Desember 2017 | 16:30 WIB
  • Negara Islam Harus Bersatu Desak Trump Batalkan Pengakuan

  • Oleh
    • Endah Lismartini,
    • Dinia Adrianjara
Negara Islam Harus Bersatu Desak Trump Batalkan Pengakuan
Photo :
  • REUTERS/Jonathan Ernst
Proklamasi untuk Yerusalem, Ibukota Israel oleh Presiden AS Donald Trump

VIVA – Pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, menuai kecaman dari berbagai pihak. Pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia, turut mengecam keras keputusan tersebut

Dosen Komunikasi UI, Eman Sulaeman Nasim mengatakan, pengakuan sepihak AS ini telah mengganggu proses perdamaian di Timur Tengah, terutama konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.

Padahal, saat ini Perserikatan Bangsa-Bangsa. bersama negara-negara yang tergabung ke dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) tengah mengupayakan perdamaian lewat "Solusi Dua Negara."

"Solusi yang terbaik dari penyelesaian konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina adalah pengakuan keduanya. Dengan begitu, mereka bisa hidup berdampingan. Tetapi, itu kemudian dirusak dengan pernyataan Trump yang merupakan sebuah kemunduran, serta membahayakan keamanan dunia," kata Eman yang juga menjabat juru bicara Iluni UI, di Jakarta, Jumat 8 Desember 2017.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap apa yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo yang akan berangkat ke Ankara, Turki, untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Negara-negara OKI, guna membahas sekaligus mengecam sikap AS.

"Negara-negara yang mencintai perdamaian, termasuk negara Islam, secara bersama-sama menolak keputusan Presiden Trump. Mereka juga harus bersatu mendesak pembatalan pengakuan dan pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem," paparnya.

Eman menegaskan, Israel yang berdiri di atas wilayah Palestina, adalah bentuk penjajahan di zaman modern yang tidak berperikemanusiaan. Karena itu, langkah Israel harus segera diakhiri dan harus mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.