Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 18 Mei 2017 | 06:28 WIB
  • Mengintip Data Nasabah Bank Demi Pajak

  • Oleh
    • Dusep Malik,
    • Agus Rahmat,
    • Fikri Halim,
    • Chandra G. Asmara
Mengintip Data Nasabah Bank Demi Pajak
Photo :
  • REUTERS/Iqro Rinaldi
Kantor pusat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan.

VIVA.co.id – Pemerintah akhirnya menepati janji untuk segera menerapkan keterbukaan informasi keuangan guna kepentingan perpajakan. Langkah ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi untuk kepentingan perpajakan. 

Aturan yang diterbitkan kali ini akan menjadi landasan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran informasi keuangan dan perbankan pada 2018 yang telah disepakati negara anggota G-20. 

Dikeluarkannya Perppu Nomor 1 tahun 2017 ini pun menjadi jawaban pemerintah agar pelaksanaan AEoI yang sudah disepakati berjalan pada awal 2018. Terlebih, dalam melakukan revisi terhadap perundang-undangan bisa memakan waktu lama.

Dengan penerbitan Perppu ini maka nantinya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan secara resmi dapat mengakses informasi keuangan di seluruh lembaga jasa keuangan untuk kepentingan perpajakan. 

Akses tersebut, mencakup akses kepada seluruh nasabah perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lain, dan entitas lain.

Perppu Nomor 1 tahun 2017 ini juga akan menganulir seluruh pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan yang selama ini melarang lembaga keuangan bisa membuka rahasia atau informasi nasabahnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan penerbitan Perppu ini menjadi satu keharusan bagi negara dan tak bisa dihindarkan. Dan Perppu ini kini sudah diundangkan oleh Pemerintah sejak 8 Mei 2017.
  
"Ini hal yang tidak bisa dihindarkan. Karena kita memang sudah melakukan tax amnesty. Pada tahun depan dunia juga semua akses terbuka maka ini ya harus kita lalui bersama," kata Pramono, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 Mei 2017.

Menurut dia, penerbitan Perppu ini sebagai konsekuensi Indonesia mengikuti AEoI yang dimulai awal 2018. Dan ini menjadi sangat penting mengingat revisi Undang-Undang Perbankan tak cukup dilakukan di waktu yang sempit.

Saat ini, lanjut Pramono, draft Perppu sudah dikirim ke DPR, sehingga pada pembukaan masa sidang Jumat pekan ini akan langsung dibacakan pimpinan dewan, untuk selanjutkan diserahkan ke Badan Musyawarah DPR untuk dibahas.

Selanjutnya...Sudah Disosialisasikan