Jokowi: Kartu Sehat dan Fasilitas RS Belum Sinkron

Jokowi ngopi Bareng Pewarta Foto Jakarta
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) membuat lonjakan pasien hingga mencapai 70 persen. Sayangnya, selama sistem KJS berjalan, kesiapan fasilitas Rumah Sakit belum optimal.
Airlangga Dapat Dukungan Satkar Ulama jadi Ketum Golkar Lagi, Didoakan Menang Aklamasi

Hal inilah yang kemudian membuat bayi Dera Nur Anggraini sempat ditolak delapan RS sebelum akhirnya meninggal dunia.
Sengketa Pilpres Dinilai Jadi Pembelajaran, Saatnya Prabowo-Gibran Ayomi Semua Masyarakat

Berdasarkan penjelasan yang diterima Jokowi di lapangan, bayi tersebut membutuhkan penanganan khusus. Sedangkan problem yang dihadapi sejumlah RS bukan hanya kamar rawat inap yang penuh, namun juga ICU khusus bayi.
Mengganas di Piala Asia, Timnas Indonesia U-23 Jadi Perbincangan di Qatar

"Memang ini kondisi real yang perlu kami sampaikan. Artinya sistem KJS ini berjalan tetapi kondisi RS yang belum memungkinkan menerima pasien ini. Apakah KJS tidak dijalani, sehingga yang 70 persen itu sakitnya dibiarin? Kan tidak seperti itu. Sistemnya berjalan, tapi pendukungnya harus dikejar agar cepat," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin 18 Februari 2013. 

Terkait problem ini, Jokowi telah menyiapkan solusinya. Pagi tadi, ia langsung berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emawati untuk mengebut penambahan fasilitas RS. Mantan Walikota Solo ini pun tak ingin terburu-buru menjatuhkan sanksi kepada sejumlah RS yang menolak bayi Dera.

"Saya beri sanksi? Kami bertanya, kalau benar memang kamarnya penuh, bagaimana? Ya semuanya penuh, saya bicara apa adanya, ini real, saya suruh cek. Ada yang takut juga menerima karena tidak memiliki ICU khusus bayi," ujarnya.

Jokowi menegaskan anggaran program KJS telah disiapkan, sehingga pihak RS di Jakarta tak perlu takut dengan lonjakan tagihan yang tidak dibayarkan Pemprov DKI. Hingga saat ini, katadia, tidak ada keluhan pada masalah tunggakan pembayaran.

"Kemarin habis Rp50 juta lebih pun juga kami take over kok. Memang masalah ketidaksiapan ruang dan ICU menerima pasien. Bukan hanya ini saja, tapi sistem yang lain juga berjalan. Dibayar atau tidak, kalau tidak nanti itu bagian saya. Paling saya suruh Dinas Keuangan cepat bayar. Jangan yang simple disulitkanlah," tuturnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya