- VIVA.co.id / Rebecca Reifi Georgina
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengaku telah menyiapkan berbagai kebijakan jika usulannya terkait penghapusan peredaran bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di Jakarta direstui PT Pertamina.
Menurut Ahok, Pemerintah Provinsi DKI selama ini terus berusaha mewujudkan terlaksananya bentuk subsidi yang dinilai lebih tepat ketimbang subsidi BBM premium.
Ahok mengatakan, DKI terus menggelontorkan anggaran subsidi Public Service Obligation (PSO) kepada BUMD PT Transportasi Jakarta. Hal itu membuat tarif layanan TransJakarta selalu memiliki besaran Rp3.500.
DKI juga berupaya memperluas cakupan layanan TransJakarta dengan menggandeng operator angkutan umum seperti Kopaja untuk mengoperasikan layanan pengumpan. Juga menggandeng Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) untuk mengintegrasikan TransJabodetabek menjadi satu manajemen dengan TransJakarta.
"Kita usahakan seluruh angkutan umum yang melayani Jabodetabek ada di bawah satu kendali dan satu harga," ujar Ahok.
Selain di bidang transportasi, Ahok mengatakan, DKI juga berupaya memberi subsidi di bidang perumahan. Rumah-rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dimiliki DKI hanya memiliki biaya sewa antara Rp5.000 hingga Rp15.000 per hari. Biaya itu pun digunakan untuk keperluan perawatan dan pemeliharaan lingkungan.
Ahok mengatakan, bentuk subsidi seperti itulah yang lebih pantas diberikan. Subsidi tidak diberikan untuk mendorong rakyat menjadi konsumtif, namun secara langsung meringankan rakyat memenuhi kebutuhannya.
"Model seperti itulah yang akan terus kita lakukan. Kalau rakyat enggak punya uang, minimal kita berikan mereka transportasi untuk bekerja. Minimal rakyat juga punya perumahan, punya perut yang kenyang. Anaknya sekolah punya KJP. Anggota keluarganya sakit, ada BPJS. Model subsidi seperti ini juga yang akan membantu menstabilkan angka inflasi kita," ujar Ahok.
Ahok mengusulkan premium dihapuskan karena berbagai alasan. Ahok menilai subsidi yang diberikan pemerintah terhadap harga jual bahan bakar tipe itu tidak lebih dari bentuk pemborosan terhadap anggaran negara.
Selain itu, konsumsi bahan bakar jenis premium juga dinilai memperparah polusi udara. (one)
Hapus Premium DKI, JK: Itu Pandangan Pribadi Ahok
Pemerintah pusat tak memberikan instruksi tersebut.
