PPP Kubu Djan Faridz Akan Kontrak Politik Dukung Ahok
- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id – Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) kubu Djan Faridz, memutuskan untuk mempertimbangkan memberikan dukungan kepada pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Ketua umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz menuturkan, keputusan untuk mempertimbangkan mendukung Ahok-Djarot lantaran PPP di bawah kepemimpinannya akan membuat kontrak politik terlebih dahulu dengan pasangan calon, Ahok-Djarot.
"Kata pertimbangan, kenapa kalimat pertimbangan. Di mana persyaratan yang kami ajukan disepakati terlebih dahulu oleh Ahok-Djarot. Kalau sudah disepakati baru secara resmi kami mendukung dan mendeklarasikan Ahok-Djarot," kata Djan Faridz di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 7 Oktober 2016.
Mantan Menteri Perumahan Rakyat pada masa Kabinet Indonesia Bersatu jilid II masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menerangkan, pihaknya akan bertemu secara khusus dengan Ahok-Djarot, partai politik pengusung dan juga tim pemenangan Ahok-Djarot, dalam waktu dekat.
"Nanti ini kita akan bahas dengan pak Ahok dan pak Djarot, dengan partai pengusung dan juga tim, mungkin dalam waktu secepatnya, pertemuannya insya Allah sekaligus semuanya," ujarnya.
Djan mengatakan, kontrak politik dan perjanjian yang akan dibuat oleh Partai yang dia pimpin itu terhadap pasangan Ahok-Djarot, terutama terkait mengenai kepentingan umat Islam secara keseluruhan.
"Intinya, kontrak politik kita berisi kesepakatan-kesepakatan yang merupakan kepentingan dan bermanfaat bagi umat Islam. Ini bukan kepentingan PPP, tapi kepentingan umat Islam," ujarnya.
Djan menyebut, setelah kontrak politik tersebut ditanda tangani oleh Ahok dan Djarot, pihaknya akan secara resmi untuk melakukan deklarasi dukungan kepada pasangan calon Ahok-Djarot.
"Setelah ditanda tangani kontrak politik langsung kita deklarasikan secara resmi. Isi kontrak politik intinya itu. Nanti kita sampaikan semuanya waktu deklarasi," katanya.
