- VIVAnews/Fernando Randy
VIVA.co.id – Setelah menerima laporan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan, ada 15.341 pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak hadir bekerja pada Jumat, 4 November 2016.
Dari keseluruhan PNS yang berjumlah 72.629 orang, hanya ada 57.228 PNS yang hadir.
"Saya minta BKD monitor PNS yang tidak masuk. Nah sudah ketahuan kan. Jadi nanti BKD tinggal melaporkan ke wali kota, camat maupun lurah agar diberi peringatan tegas dan agar lebih disiplin," kata Sumarno di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 4 November 2016.
Pria kelahiran Tulungagung, 22 Februari 1959, itu mengatakan akan meminta kembali kepada BKD untuk memverifikasi lebih lanjut soal PNS bolos. Setelah verifikasi, dipastikan PNS bolos akan mendapatkan sanksi.
"Nanti dilihat dulu rekap-nya, kan perlu verifikasi dan pembuktian. Kalau benar, dalam waktu dekat pun harus segera diberikan tindakan. Keperluan negara di atas segalanya, sanksi yang harus diperlukan," kata Sumarsono.
Sanksi-sanksi yang bisa diberikan yaitu surat peringatan (SP) 1, SP 2, terkait tunjangan kinerja daerah (TKD) dan peringatan tertulis. PNS yang tak bolos juga terancam diturunkan jabatannya hingga dipecat.
Sementara Sekretaris BKD, Setyowidi Purnamasari, mengatakan bakal memverifikasi lanjutan data itu hingga Sabtu, 5 November 2016. PNS yang sudah pernah mendapatkan SP2 akan diberikan sanksi penurunan pangkat.
"Kami pegang PP Nomor 53 tahun 2010. Pokoknya tidak pandang bulu, semuanya harus ditindak. Pada bulan-bulan berikutnya kalau ada pelanggaran langsung ke SP 2," kata Setyowidi.
Data daftar hadir PNS yang diterima VIVA.co.id dari BKD yaitu 57.288 PNS hadir dan 15.314 PNS tidak hadir yang terdiri dari 1.121 PNS tidak hadir dengan keterangan dan 14.193 PNS tidak hadir tanpa keterangan.
