- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Penerapan Electronic Road Pricing, atau ERP diharapakan sudah berjalan pada 2018 mendatang. Hal ini diutarakan Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, Zulkifli, dalam pertemuannya dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Selasa 27 Desember 2016.
"Timeline satu tahun lebih, Oktober selesai. Kita perkirakan akhir 2018, dan awal 2019, bersamaan dengan MRT dan LRT. ERP mudah-mudahan jalan duluan," kata Zulkifli.
Dalam pertemuan ini, ia juga membahas bahwa pendanaan tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan menggunakan dana dari investor, baik dalam dan luar negeri.
"Pendanaanya bukan dari APBD, kita undang investor dari luar dan lelangnya bersifat internasional, jadi investor dalam dan luar negeri bisa ikut," ungkapnya.
Pihak investor dalam hal ini juga bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman dan pelatihan mengenai pengoperasian sistem ERP hingga pemeliharaan.
"Ada pendamping operasional selama setahun dari vendor untuk memahami teknologi ini baik teknis, manajerial dan segala macam," kata dia.
Menurutnya, Pergub mengenai mekanisme lelang penerapan ERP mengatur bahwa kerja sama dengan investor hanya sebatas pada penyediaan sarana saja. "Vendor hanya membangun saja, baru kita cicil," kata dia. (asp)
Keuntungan yang Didapat Jika Gage Diganti dengan Jalan Berbayar
Menurut Kepala Unit Sistem Jalan Berbayar Elektronik DKI Jakarta, penerapan jalan berbayar elektronik bermanfaat pada empat aspek.
