- Raudhatul Zannah - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono telah menghentikan program laporan pengaduan berbasis aplikasi Qlue yang selama ini jadi program andalan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk menerima aduan dari pengurus RT dan RW di Jakarta.
Sumarsono mengatakan, program Qlue dihentikan sesuai dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan Ahok. Kebijakan penghentian program itu, menurut Sumarsono, dikeluarkan Ahok sebelum menjalani masa cuti kampanye Pilkada DKI 2017.
Sumarsono menuturkan, Ahok akan mengevaluasi Peraturan Gubernur (Pergub) No 903 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW di DKI Jakarta. Di mana tiap laporan di Qlue dihargai insentif sebesar Rp10.000 telah ditiadakan.
"Pergub bukan dicabut. Pergub itu tidak diberlakukan sistem Qlue. Jadi, insentif tambahan di luar BOP (biaya operasional) tidak ada," ujarnya, Selasa, 17 Januari 2017.
Dengan penghentian program itu, semua ketua RT dan RW di Jakarta tak lagi mendapatkan insentif sebesar Rp10.000 untuk sekali melakukan kegiatan yang dilaporkan melalui Qlue.
Menurut Sumarsono, pemberian insentif kepada RT dan RW seperti tidak menghargai sosok mereka seperti layaknya tokoh masyarakat. Para RT dan RW tersebut, kata Sumarsono, dianggap sebagai pekerja atau buruh yang tiap kegiatannya selalu dilaporkan kemudian mendapatkan upah.
"Dia pengabdian kepada masyarakat sehingga tidak perlu diberikan gaji atau insentif berupa uang. Yang ada hanya cukup biaya operasional," ujarnya. (hd)
Ahok Sebut Pertamina Bisa Tetap Untung Bila Tak Naikkan Harga BBM 2022
Ahok berharap, subsidi BBM yang diberikan Pemerintah dievaluasi dari yang tadinya ke produk, jadi langsung ke penerima.
