- VIVA.co.id/ Foe Peace Simbolon
VIVA.co.id – Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menemui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan Wiranto, Kamis, 9 Februari 2017.
"Sebagai warga negara saya mengamati perkembangan negara ini. Semua kita ingin damai, diperlakukan sama, harus ada harmonisasi, harus ada kesejahteraan yang sama. Indonesia ini Indonesia kita," kata Anggota Tim Advokasi GNPF-MUI, Kapitra Ampera di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.
Kapita menolak bila kedatangannya menemui Wiranto terkait rencana demonstrasi 11 Februari nanti. Menurutnya, aksi 11 Februari yang direncanakan sebagai bentuk olah raga sambil bersilaturahmi.
"Kami ini bukan politisi atau parpol yang mau demo. Kami tidak pernah mau demo. Kami ini mau beribadah, mau silaturahim, gerak jalan. Bukan demo. Kalau demo itu kan kesannya melakukan protes atas sesuatu yang kita tidak puas, tidak diapresiasi," tuturnya.
Mengenai apakah aksi 11 Februari benar-benar akan dilaksanakan, Kapitra belum bisa memastikan. "Kita lihat besok. Sesuatu yang tidak melanggar hukum tidak boleh dilarang, tapi sesuatu yang dilarang itu tidak boleh dilakukan," kata Kapitra.
Kapitra menolak bila aksi 11 Februari mendatang terkait Pilkada DKI Jakarta. "Oh enggak. Pilkada itu hak konstitusi masyarakat," katanya.
Kapitra enggan bila aksi 11 Februari dianggap akan mengganggu minggu tenang Pilkada yang akan dimulai pada 12-14 Februari mendatang. Ia memahami maksud dari minggu tenang Pilkada.
"Ada masa tenang, masa untuk kontemplasi masyarakat dalam menimbang-nimbang siapa yang harus dipilih. Dan kita sangat setuju kalau memilih itu dari sebuah kesadaran," katanya.
Kapitra mengingatkan para kandidat dalam Pilkada untuk menjaga sikap mereka, terutama jelang pencoblosan pada 15 Februari mendatang. "Tentu para calon harus menahan diri juga, jangan sampai memanfaatkan situasi-situasi, seperti melakukan hal yang kurang baik, tercela," ujar Kapitra.
