- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama mengeluh hak pilih warga pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selalu bermasalah.
Pada Pilkada DKI 2017, banyak warga dilaporkan tak bisa menyalurkan hak pilihnya. Hal itu antara lain karena surat suara habis dan tak diterimanya warga yang hendak menyalurkan hak suara menggunakan formulir C6.
Permasalahan tersebut juga sempat dikeluhkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan calon Wakil Gubernur DKI petahana Djarot Saiful Hidayat.
Ahok, sapaan akrab Basuki, mencatat permasalahan seperti itu juga terjadi saat ia mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pilkada Bangka Belitung 2007. Permasalahan tersebut kemudian disoroti saat ia menjadi anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI antara 2009 hingga 2012.
"Dari dulu di Komisi II selalu begitu. Ini pengalaman. Di tahun 2007, di Babel, juga sama," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jumat, 17 Februari 2017.
Ahok menaruh kepercayaannya kepada KPU DKI supaya masalah yang sama tak terjadi pada putaran kedua Pilkada DKI.
Pilkada DKI 2017 diprediksi akan berlangsung dua putaran. Sebab, merujuk pada hasil penghitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, tak ada pasangan calon yang meraih 50 persen ditambah satu suara.
Pada kesempatan yang sama, Ahok mengapresiasi tingginya angka partisipasi warga Jakarta pada Pilkada DKI 2017. Angka partisipasi dilaporkan mencapai 78,1 persen. Angka itu lebih tinggi dari Pilkada DKI 2007 dan 2012.
"Artinya masyarakat makin sadar untuk memberikan hak suaranya," ujar Ahok.
