Sumber :
- VIVA.co.id/M. Ali. Wafa
VIVA.co.id – Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengaku tengah mendata jumlah warga yang akan menerima Kartu Jakarta Lansia atau KJL.
Dengan besaran jumlah Rp600 ribu setiap bulannya, rencananya bantuan itu akan diberikan dalam bentuk non - tunai, agar penerima yang dikelompokkan warga lansia tidak mampu bisa membeli kebutuhan secara tepat guna.
Baca Juga :
SBY Sindir Kejanggalan Pilkada DKI 2017
"Tetap gesek beli, enggak boleh tarik tunai. Kita takut diambil tunai dari anaknya, atau oknum. Harus gesek supaya kita tahu dia beli apa," kata Ahok di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 20 Maret 2017.
Ahok mengatakan, setelah dirinya aktif menjadi gubernur, program itu akan menggunakan uang operasional pribadinya. Ke depan, KJL akan menjadi program bantuan tetap, seperti penerima bantuan sosial lainnya yakni Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.
Tidak hanya itu, nantinya KJL bakal disatukan dengan jenis bantuan yang sudah ada, apabila seluruh anggota keluarga di rumah itu benar-benar memiliki penghasilan tak mencukupi.
"Jadi yang dimaksud lansia adalah orang yang tua, miskin. Kita punya data kok dasawisma dibawah (penghasilan) 2 juta berapa, dibawah 3 juta berapa penghasilannya. Kalau dia tinggal bersama anak dan cucunya yang KJP, dia bisa numpang sama cucunya dan anaknya," ujarnya.
Pernerima pun akan diberi kriteria dari data pengurus wilayah setempat yang mengetahui warganya tergolong tak mampu. Dari data sementara yang ia pegang, ada 12 ribu orang lansia memiliki pendapatan di bahwa Rp 2 juta, sementara 50 ribu orang diketahui berpenghasilan di bawah 3 juta.
"Tapi kalau secara ramai dan besar kita sudah ga sanggup lagi dapatkan bantuan dari CSR dan macam-macam, ya kita harus lakukan dengan APBD," kata Ahok.
Bantu Orang Miskin Lewat Bedah Rumah
Selain lain program untuk warga lanjut usia, rencananya Ahok juga akan membentuk 'Pasukan Merah' untuk melengkapi sejumlah pekerja harian lepas atau petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di Jakarta. Bedanya, pasukan merah ini bertugas khusus untuk memperbaiki rumah-rumah di perkampungan yang dianggap tidak layak atau membutuhkan perbaikan secara cepat.
"Pokoknya rumah miskin yang ga mampu sudah mau roboh kita mau gantiin atapnya saja. Yang utama daerah kumuh. Terus kita juga mau pasangin cahaya. Karena (penyakit) TBC ditemukan banyak. Saya datang kesemua tempat itu kena TBC. Kita mau atapnya pun banyak cahaya yang masuk," kata Ahok.
Ahok mengatakan, pekerja 'Pasukan Merah' ini bukan seperti kuli bangunan yang dianggap hanya mampu melakukan pekerjaan kasar tanpa memilki ketrampilan. Bahkan dirinya berkeinginan, dapat merekrut warga sekitar dan dibekali kemampuan melalui pelatihan kerja sama dari perusahaan konstruksi yang ditunjuk. Hal itu, agar memudahkan pelaksanaan konstruksi segera dilaksanakan tanpa harus melalui proses lelang atau tender suatu proyek pengerjaan fisik bangunan.
"Dulukan kita mau bedah rumah. Bedah rumah pakai lelang susah ngitungnya. Mesti ukur dulu detailnya. Yg susah kan biaya tukangnya. Kalo bahan (pengadan barang/jasa) kita e-katalog tinggal beli. Makanya kita bentuk pasukan merah itu," ujarnya.
Pasukan Merah ini akan berada langsung di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Hampir sama dengan PHL Dinas Kebersihan atau Pasukan Oranye, Pasukan Merah akan diawasi oleh tiap kantor Kelurahan untuk memastikan para pekerja di wilayahnya berjalan dengan benar. Perbedaan hanya pada teknis pekerjaan, yakni Pasukan Merah harus memiliki sertifikat untuk memenuhi kelayakannya sebagai pekerja bangunan.
"Kita akan kirim dia ke perusahaan atap baja ringan. Utk dilatih. Kalau dia ga lolos pelatihan di situ atau dites gabisa, ya tida diterima. Beda dengan PPSU," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tidak hanya itu, nantinya KJL bakal disatukan dengan jenis bantuan yang sudah ada, apabila seluruh anggota keluarga di rumah itu benar-benar memiliki penghasilan tak mencukupi.
