Ahok Ingatkan Anies-Sandi Soal Penyusupan APBD

Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut sistem anggaran di Pemerintah Provinsi DKI sudah berjalan dengan baik. 

Kubu Prabowo-Gibran Sebut Pemilu Ulang Tak Ada di UU

Pria yang akrab disapa Ahok ini menyatakan, keyakinannya atas sistem itu didasarkan pola anggaran berbasis teknologi, alias e-budgeting yang tak memungkinkan oknum PNS, ataupun DPRD memanfaatkan uang negara untuk disusupi, atau dikorupsi. 

Pernyataan itu dikatakan Ahok, saat menanggapi adanya kemungkinan diubahnya sistem anggaran usai dia tidak lagi menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota. 

Kubu Anies Tuding Pencalonan Gibran Tidak Sah, KPU: Mengada-ngada

"Sistem e-budgeting semua jalan, kecuali gubernur tidak mau. Atau, gubernur perintah Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk melanggar," kata Ahok di Balai Kota, Selasa 25 April 2017. 

Ahok mengatakan, Kepala Bappeda yang saat ini dipimpin Tuty Kusumawati diakui banyak membantunya menyusun program - program pemerintah daerah untuk dituangkan dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD). 

Menkopolhukam Minta Semua Pihak Hormati Langkah Kubu Anies dan Ganjar Gugat Hasil Pemilu ke MK

Mantan Bupati Belitung Timur itu lantas mengklaim, sistem tersebut memudahkan dia melacak anggaran yang tak sesuai peruntukkan. Hal itu, ia contohkan saat peristiwa terdahulu, ketika sempat bersitegang dengan koleganya di legislatif, terkait penyusunan anggaran yang ditolak oleh pemerintah pusat, karena tanpa ada persetejuan DPRD. 

"2015 diisi, DPRD ngelawan. Enggak mau tanda tangan. Itu kejadian yang mau impeachment itu. Ya, kita setop. Kamu enggak mau, saya gunakan yang sama," ujarnya. 

Ia menambahkan, dengan sistem tersebut, tak ada satu orang pun berani memasukkan pos - pos anggaran yang tak sesuai kegunaanya. Ahok berharap, penggantinya nanti bisa melanjutkan sistem yang sudah ada. Sebab, penentu ada, atau tidaknya penyelewengan dalam e-budgeting ditentukan oleh gubernur, atau pejabat yang berwenang mengubah setiap mata anggaran di DKI. 

"Ini kan, betul ada kunci. Ada kunci maksudnya, kamu enggak bisa ubah-ubah ada password. Tetapi, kalau kamu yang nyolongnya pegang password? Itu kan, perintah gubernur. Makanya saya bilang, Gubernur DKI tuh sederhana, kamu berani pecat orang enggak yang nyolong?  Kalau kepala (gubernur) lurus, bawahnya enggak berani enggak lurus. Itu teorinya." kata dia. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya