- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA.co.id – Tommy Sihotang, salah satu kuasa hukum terdakwa penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan kliennya itu kini sudah kalah di Pilkada DKI Jakarta. Untuk itu, tidak perlu lagi mendesak Ahok, sapaan Basuki, untuk dipenjara dan dihukum berat.
Sebab, Tommy menilai, persoalan hukum yang dialami Ahok tidak terlepas dari masalah pilkada. "Kan Ahok sudah tidak terpilih, peace man. Sudah puas dengan bunga (yang dikirim ke Balai Kota DKI). Kenapa harus digergaji lagi. Buat apa tuntut jaksa, hakim," ujar Tommy dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu, 29 April 2017.
Seharusnya, menurut Tommy, Ahok dituntut bebas karena tidak ada saksi fakta dalam perkara dugaan penistaan agama itu.
Namun, desakan terus mengalir, apalagi setelah jaksa penuntut umum (JPU) hanya menuntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun kepada gubernur DKI Jakarta itu. Dia melanjutkan, hal ini menjadi menarik karena ada unsur politik di dalamnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pihaknya sudah memaafkan sejak Ahok meminta maaf secara resmi. "Kami maafkan sebagai Muslim. Tapi kan proses hukum harus terus berjalan," kata Dahnil.
Dalam kasus itu, menurut dia, perlu upaya hukum bukan jalan anarkistis. Jika Ahok dianggap melanggar hukum maka proses hukum yang diberlakukan. "Proses hukum harus tetap jalan. Kami ingin memberi edukasi publik, apa pun yang terjadi jika ada pelanggaran," ujarnya.
Namun, hal yang dipersoalkan saat ini adalah mengenai rasa keadilan. Saat ini, publik merespons dengan luas masalah Ahok, maka seharusnya hukum juga berpihak pada keadilan.
"Kalau rasa keadilan dihinakan, diabaikan, maka kami khawatir publik memilih jalan-jalan yang lain. Ini yang harus kita antisipasi," ujar Dahnil.
