- REUTERS/Crack Palinggi
VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang, berharap langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi bisa terealisasi dengan baik. Terlebih targetnya cukup besar, yakni sekitar Rp35 triliun pada tahun ini.
Demikian dikatakan Saut usai menandatangani nota kerja sama dengan Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, Senin, 25 September 2017.
Kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta bersama KPK sejatinya sudah terlaksana sejak Februari 2017. Kini, kerja sama difokuskan pada sektor data pajak dan retribusi.
"Jadi kami fokusnya itu di mana DKI dapat membangun kesejahteraan yang lebih cepat, uang di DKI ini cukup besar. Itu kita harus jaga, bila perlu naik terus ya. Mudah-mudahan, dengan keahlian KPK itu bisa lebih cepat," kata Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Menurut Saut, penertiban pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan. Langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Dari 250 juta rakyat Indonesia, 30 juta itu miskin. Siapa yang beri makan coba? Itu dari mana uangnya? Begitu juga gaji kepolisian, gaji KPK, gaji masyarakat, BPJS, uangnya dari mana? Oleh sebab itu, masuk di penghasilan ini KPK sangat serius," kata Saut.
Dalam kesempatan yang sama, Djarot menuturkan bahwa atas bantuan KPK, Pemprov DKI bisa menagih Rp40 miliar dari wajib pajak yang menunggak.
Politikus PDI Perjuangan itu juga berharap kerja sama ini dapat mendorong para wajib pajak untuk taat bayar pajak. Dengan begitu, penerimaan pajak di DKI Jakarta bisa optimal.
Selain itu, dengan kerja sama ini, KPK juga bisa mengakses data-data pajak seseorang yang dibutuhkan dalam rangka penyidikan.
"Jadi sekali lagi, terima kasih kepada KPK. Supaya warga negara dan para wajib pajak itu taat," kata Djarot. (ren)
