Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Senin, 2 Oktober 2017 | 16:22 WIB
  • Pemprov dan DPRD DKI Sepakat, APBDP Rp71,8 Triliun Diketok

  • Oleh
    • Lis Yuliawati,
    • Ade Alfath
Pemprov dan DPRD DKI Sepakat, APBDP Rp71,8 Triliun Diketok
Photo :
  • ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

VIVA.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta sepakat mengenai rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2017. Anggaran senilai Rp71,8 triliun tersebut akhirnya disahkan. Jumlah itu naik sekitar Rp1,7 triliun dari APBD 2017 sebesar Rp70,1 triliun. 

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kesepakatan itu dicapai karena anggota dewan telah bersedia merevisi sejumlah mata anggaran yang diajukannya. Di antaranya biaya rapat dan tunjangan transportasi. 

"Untuk biaya jasa rapat. Itu aturannya antara Rp300-400 ribu. Itu kami masukkan. Tadi Pak Ketua (DPRD) juga sampaikan dia tak mau kalau biaya jasa untuk rapat dipatok Rp3 juta untuk pimpinan," ujar Djarot usai rapat paripurna di Gedung DPRD, Senin, 2 Oktober 2017. 

Seharusnya, pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan DKI Jakarta 2017 dilakukan Jumat, 29 September 2017 lalu. Namun, paripurna itu batal karena tak mencapai kata sepakat antara DPRD DKI dengan eksekutif. 

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menolak mengesahkan Raperda itu karena ada beberapa mata anggaran yang diajukan dewan dianggap tak rasional.  

"Saya tidak mau tanda tangan karena banyak nilai yang saya anggap fantastis, tidak rasional serta berpotensi melanggar aturan. Ini saya tidak mau," kata Djarot usai upacara peringatan hari kesaktian Pancasila di Monas, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2017. 

Salah satu contohnya, kata Djarot, yaitu terkait biaya rapat. Dewan meminta setiap kali rapat, pimpinan mendapat Rp3 juta, wakil Rp2 juta dan anggota Rp500 ribu. Kemudian rapat boleh dilakukan maksimal 3 kali sehari.