Lembaga Pengawas Tak Efektif, Korupsi di DKI Masih Banyak

Ilustrasi suasana di Balai Kota Jakarta
Sumber :
  • Fajar GM

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menemukan fakta bahwa terlalu banyak lembaga pengawasan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, ternyata tak mengurangi korupsi.

Pemerintah DKI Jakarta Siapkan 150 Bus Cadangan Antisipasi Mudik Gratis Terlambat

Menurut Djarot, keberadaan lembaga pengawasan tak lagi efektif. Sebab hal itu  membuat para Pegawai Negeri Sipil (PNS) akhirnya cuma sibuk mengurusi dokumen-dokumen dari berbagai instansi. 

"Kita itu paling suka mengawasi, berapa banyak lembaga pengawasan di Indonesia, berlapis-lapis. Semakin banyak pengawasan, artinya korupsi juga semakin banyak terjadi," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2017.

Pemprov DKI Gelar Mudik Gratis, Simak Cara Daftarnya dan Ini Berkas yang Harus Disiapkan

Djarot mengatakan, sebenarnya yang dibutuhkan saat ini bukan lembaga pengawasan. Tapi sebuah sistem pengawasan yang simpel dan akurat untuk memberantas korupsi PNS.

Karena itulah, Pemprov DKI membuat sistem elektronik audit (e-Audit). Dengan adanya sistem ini, lembaga pengawas dapat melakukan akses data dari SKPD atau UKPD secara real-time dan online.

Pemprov DKI Bantah Heru Budi Instruksikan Potong Anggaran KJMU

"Dengan sistem itu akan nempermudah SKPD mengupload dokumen seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan secara online sehingga memudahkan untuk mendapatkan dokumen atau bukti pengawasan yang andal dan memadai," ujarnya. 

Adapun ruang lingkup e-Audit meliputi perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. (hd)

Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo

Dishub DKI Bakal Tambah Kuota Mudik Gratis, Pendaftaran Akan Diumumkan Pekan Depan

Pemprov DKI tengah melakukan verifikasi data pendaftar program mudik gratis.

img_title
VIVA.co.id
26 Maret 2024