Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Senin, 9 Oktober 2017 | 13:22 WIB
  • Empat PR Anies-Sandi Peninggalan Djarot

  • Oleh
    • Lis Yuliawati,
    • Ade Alfath
Empat PR Anies-Sandi Peninggalan Djarot
Photo :
  • REUTERS/Beawiharta
Ilustrasi Kota Jakarta.

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, sejumlah pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan- Sandiaga Uno. 

Berbagai persoalan itu belum terselesaikan oleh Djarot di masa pemerintahannya. Di antara persoalan tersebut yaitu, pertama masalah kemacetan.

Djarot meminta, Anies-Sandi melanjutkan pembangunan sistem transportasi berbasis rel, seperti mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT), serta busway. 

"Kami sudah berusaha maksimal untuk menata dan meletakkan dasar-dasar sistem transportasi publik berbasis rail maupun berbasis bus. Ini belum selesai. Terutama, yang berbasis rail belum selesai," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Senin, 9 Oktober 2017. 

Dia melanjutkan, "Kemudian, kami sudah berusaha megintegrasikan sistem transportasi itu, sehingga kami harapkan lima tahun ke depan kemacetan Jakarta sudah terurai." 

Pekerjaan rumah kedua, yaitu persoalan pemukiman. Djarot menyebutkan, masih banyak yang menghuni bantaran sungai. Dia pun berharap, konsep hunian vertikal bisa dilanjutkan oleh Anies-Sandi. 

"Diharapkan, pembangunan pemukiman dilakukan secara vertikal, untuk kemudian merelokasi mereka yang menempati tempat yang tidak sesuai dengan peruntukkannya," ujarnya. 

Ketiga, yaitu masalah persampahan. Djarot meminta pemerintah selanjutnya meneruskan pembangunan tata kelola sampah dalam kota, atau ITF.  "Karena, kami selama ini bergantung kepada Bantar Gebang, makanya kami kebut betul dengan membangun ITF. Ini kan mau kami dorong ke sana," kata Djarot. 

Keempat, yaitu soal penataan pedagang kaki lima (PKL). Djarot mengakui masih banyak pelanggaran yang dilakukan PKL, dengan berjualan di trotoar. Dia pun berharap, seluruh persoalan itu bisa diselesaikan oleh pemerintah selanjutnya. 

"Kami sadar bahwa untuk menata Jakarta, mengubah Jakarta, itu lima tahun saja tidak cukup. Minimal sepuluh tahun. Dan, tentunya harus tetap berlanjut untuk 15-20 tahun, karena pembangunan Jakarta ini tidak bisa sepotong-sepotong," ujarnya.