- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menolak wacana pembebasan biaya tarif masuk bagi pengunjung ke kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara.
Menurut dia, usulan itu lebih baik dikaji ulang. Karena, jika benar direalisasikan, maka akan menambah masalah baru bagi pengelola, dalam hal ini PT. Pembangunan Jaya Ancol.
"Gua tolak. Karena itu kan harus ada kajian, ini kan (perusahaan publik atau terbuka) Tbk," kata Prasetio kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2017.
Sebagai perusahaan yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI selaku pemegang saham mayoritas mempertimbangkan aspek investasi jika rencana pemberian biaya gratis itu dilakukan.
Menurut Prasetio, ada cara lain dalam mengedepankan kepentingan masyarakat kecil untuk mendapatkan berbagai jenis hiburan di kawasan yang terkenal dengan wisata pantai tersebut.
"Kalau masyarakat enggak mampu, kita bisa bantu. Pakai PM1 (surat pengantar) untuk keteranga tidak mampu dari kelurahan kan bisa," ujarnya.
"Enggak ujug-ujug (tiba-tiba digratiskan). Dikaji dulu lah. Ditunda dulu," ucapnya menambahkan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan tengah mempertimbangkan usulan sejumlah elemen masyarakat yang meminta biaya masuk Ancol digratiskan.
Bila digratiskan, kata Djarot, ada kompensasi lain untuk mengganti biaya itu dengan mengenakan tarif parkir khusus.
"Parkirnya mungkin tarif khusus, misalnya lebih mahal. Dengan cara seperti itu, maka kuliner di Ancol itu hidup, pasar seninya hidup," kata Djarot, 19 September 2017.
