- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA.co.id – Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan serta Sandiaga Uno akan dilantik pada Senin, 16 Oktober 2017. Diharapkan pasca pelantikan bisa jadi momentum untuk membawa angin segar dalam pembahasan reklamasi Pantai Utara Jakarta.
"Berharap penilaian terhadap kelanjutan proyek reklamasi didasarkan pada manfaat yang akan diperolah rakyat dan bukan lagi menjadi bahan bakar bagi kontestasi politik apapun," kata Wakil Sekjen DPP PKB Dita Sari dalam pesan singkatnya, Kamis, 12 Oktober 2017.
Dita tak habis pikir dengan alasan reklamasi Teluk Jakarta penting sebagai upaya menambah luas tanah. Bagi dia, argumen ini mengherankan karena Jakarta sudah terlalu padat.
"Karena dibandingkan kepadatan di Paris (400 jiwa/ha) dan Kopenhagen (600 jiwa/ha), Jakarta relatif masih lumayan yaitu 150 jiwa/ha. Yang jadi persoalan adalah kepadatan ini tidak didukung dengan penambahan kepadatan lantai terbangun dan infrastruktur pendukung di dalam Jakarta," jelas Dita.
Menurutnya, solusi mestinya dilihat dari kebutuhan publik. Bukan justru menuai kontroversi dan memancing perdebatan seperti pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta. "Mengapa bukan kepadatan lantai dan infrastruktur publik saja yang fokus dibangun? Mengapa malah melipir ke laut pantura untuk menambah lahan?" tuturnya.
Kemudian, kritikan lain ditujukan karena reklamasi dinilai bukan untuk kepentingan bersama namun justru milik pribadi. Persoalan sosial terkait dampak terhadap nelayan juga perlu diperhatikan.
"Jika proyek ini lalu menggusur dan menghancurkan piring nasi 17.000 nelayan, maka klaim soal kepentingan umum itu jadi omong kosong saja," tuturnya.
Lalu, Dita juga menyoroti pendangkalan pantai akibat pengerukan juga bisa berefek terhadap aliran sungai.
"Air yang harusnya terbuang ke laut malah bakal balik ke daratan akibat pantai melandai. Siapa yang menanggung risiko banjir ini? Ya warga sekitar," ujar Dita.
