Instruksi Khusus Jokowi ke Anies Atasi Macet di Jakarta

Presiden Joko Widodo
Sumber :
  • VIVA.co.id/Agus Rahmat

VIVA – Ada beberapa hal yang dibicarakan Presiden Joko Widodo dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu siang, 25 Oktober 2017. Salah satunya mengenai pembangunan infrastruktur yang jadi penyebab kemacetan di Jakarta.

Anies Ubah 22 Nama Jalan di DKI Jadi Nama Tokoh Betawi, Ini Daftarnya

Jokowi juga menyinggung agar pembangunan Mass Rapit Transit (MRT) yang dititipkan ke Pemerintah Provinsi DKI agar terus dimonitor. Lalu, juga harapan Jokowi agar pembangunan Light Rail Transit (LRT) dipercepat. Hal ini agar bisa mengurangi kemacetan Jakarta yang sudah makin parah.

"Kemudian 2018, di atas jalan itu semuanya harus sudah bersih karena kita akan mempunyai tamu Asian Games. Ada 30 ribuan tamu nanti yang akan datang, atlet yang akan datang. Sehingga jalan-jalan kita juga harus dibersihin, trotoar kalau mau dikerjain ya segera, tapi cepat diselesaikan," kata Jokowi, usai membuka Rakernas Walubi, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 26 Oktober 2017.

Bikin Geram, Bukan Kali Ini Saja TV Korea Selatan Lecehkan Indonesia

Saat penyelenggaraan Asian Games 2018 yang dimulai bulan Agustus itu, Presiden Jokowi memerintahkan agar sudah tidak ada lagi kegiatan pembangunan. Artinya, sudah selesai semua sebelum perhelatan pesta olahraga negara Asia itu.

"Jangan kelihatan pas Asian Games kita masih gali-gali apa itu, enggak lah. Membangun-bangun apa di pinggir jalan, enggak. Harus semuanya bersih, itu yang saya perintahkan (kepada Anies dan Sandi)," jelas Jokowi.

Anies Lagi Bahagia, Sang Istri Ulang Tahun dan Anak Lulus Kuliah di UI

Maka, Jokowi juga memastikan bahwa hubungan pemerintah pusat yang ia pimpin dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetap berjalan baik. Karena penanggung jawab dari semua pembangunan daerah termasuk di Jakarta, adalah tugas Presiden.

"Enggak ada masalah (hubungan pusat dan daerah). Undang-undang pemda (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) jelas, bahwa tanggung jawab pengawasan pembinaan, tanggung jawab akhir itu ada di Presiden. Jelas," jelas Jokowi.

Kemudian, Jokowi menyoroti masalah penataan kawasan kumuh, juga menjadi pembahasan. Sementara untuk penanganan banjir, juga dibahas. Seperti pembangunan sodetan terowongan di Ciliwung yang dianggap belum beres, diminta oleh Presiden Jokowi agar segera dibereskan. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya