- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA – Ombudsman baru saja mengungkap temuan tentang adanya persekongkolan antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja DKI dan preman dalam menarik pungutan liar dari pedagang kaki lima.
Persekongkolan itu ditemukan saat Ombudsman melakukan investigasi pada 9 dan 10 Agustus 2017 di enam lokasi di Jakarta.
Di antaranya di Stasiun Manggarai, Stasiun Jatinegara, Pasar Tanah Abang, Stasiun Tebet, Wilayah Kecamatan Setiabudi, dan sekitaran Mal Ambasador.
Menurut Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala, dari persekongkolan ini, oknum Satpol PP dan preman sama-sama mendapatkan keuntungan yang nilainya bisa mencapai jutaan rupiah dalam setiap bulannya.
"Kedekatan ini mengindikasikan adanya kerja sama atau tindak persekongkolan antara preman dan oknum Satpol PP yang mendapatkan keuntungan dan iuran pedagang tiap bulannya," kata Adrianus.
Terkait temuan ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku akan segera melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan untuk menentukan nasib petugas Satpol PP yang terlibat dalam praktik pungutan liar itu.
"Nanti kami akan lihat, kami periksa dulu," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Kamis 2 November 2017.
Anies mengatakan, jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti tentang apa yang diungkapkan Ombudsman, Anies berjanji akan menindak petugas Satpol PP yang terlibat dalam persekongkolan dengan preman itu. "Kalau itu pelanggaran kami akan tindak," ujarnya.
Baca: Satpol PP DKI dan Preman Sekongkol Tarik Pungli PKL
