Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Selasa, 7 November 2017 | 13:03 WIB
  • Senator PDIP: Sudirman Semrawut Jika Anies Izinkan Motor

  • Oleh
    • Bayu Adi Wicaksono,
    • Anwar Sadat
Senator PDIP: Sudirman Semrawut Jika Anies Izinkan Motor
Photo :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan Protokol.

VIVA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Derah DKI, Prasetyo Edi Marsudi mengkritisi rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang bakal membolehkan sepeda motor melintasi ruas jalan protokol, Sudirman-Thamrin. 

Menurut Prasetyo, jika Anies masih bersikukuh memberikan izin bagi sepeda motor untuk melintas di Jalan Sudirman-Thamrin, maka sama saja merusak upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

Selain itu, larangan sepeda motor di ruas tersebut sudah berjalan bagus. "Saya enggak setuju. Jadi diatur, dilarang, sekarang kan sudah bagus ya, pembangunan ada MRT, TransJakarta dan lain-lain. Kita menekan agar teman-teman pengguna jalan naik kendaraan umum," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat. Selasa 7 November 2017.

Pras mengatakan, sebaiknya Anies mengkaji rencananya itu secara mendalam dan tak cuma asal membela pemotor saja. Dan yang harus diketahui oleh Anies, kawasan Sudirman-Thamrin merupakan jalan protokol dan banyak dilalui tamu negara dan orang-orang penting.

"Kita atur nanti setelah transportasi masa itu baik, nah baru itu kita pikiran. Itu kan ada Istana Negara, ada kementerian dan lain-lain. kalau ada motor, ya bukan kita diskriminasi ya. Tapi diatur yang baik ya," ujarnya

Pras menuturkan, dia akan mendiskusikan hal ini ke Anies. Ia akan coba memberikan pandangan terkait beberapa dampak negatif yang akan terjadi apabila wacana tersebut direalisasikan.

"Kita harus koordinasi. Dia harus berpikir itu VVIP, kalau nanti jalan sudah baik, protokolnya, semua dialihkan ke MRT ya. Dan busway ada. Kita kan menekan masyarakat beralih ke situ (transportasi umum). Tapi kalau itu dilepas akhirnya kesemrawutan di protokol Jakarta terlihat," ujarnya.