- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA – Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono menanggapi aksi walk out yang dilakukan Ananda Sukarlan, komposer yang juga alumni Kanisius, saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpidato di acara peringatan 90 tahun Kolese Kanisius, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 11 November 2017.
Gembong mengatakan, aksi yang dilakukan Ananda merupakan keputusan pribadi yang diambil setiap individu. Aksi walk out merupakan sikap pribadi dari Ananda yang tidak dapat dihalangi.
"Ini sebenarnya sikap personal. Sikap pribadi dia itu. Jadi sebenarnya ya sikap walk out itu hak dia gitu," kata Gembong saat berbincang dengan VIVA, Selasa siang, 14 November 2017.
Gembong mengatakan, aksi walk out yang dilakukan Ananda terkait politik atau tidak itu hanya dia sendiri yang mengetahuinya. Sikap walk out tersebut juga merupakan bentuk ekspresi yang ditunjukkan oleh Ananda dan menggambarkan isi hatinya saat itu.
"Kalau tepat atau tidak tepat, itu kan hak seseorang. Setiap orang punya hak untuk mengekspresikan apa yang menjadi isi hatinya dan itu salah satu bentuk ekspresi dari dia walk out dari acara itu, jadi sulit juga untuk kita terjemahkan," kata Gembong.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, aksi walk out tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Sebab, setiap orang bebas mengekspresikan diri. "Itu sikap mereka dan itu adalah sebuah hal yang sebetulnya sah-sah saja. Tidak perlu dipermasalahkan karena mereka juga sebagai warga negara memiliki hak juga untuk menyampaikan ekspresi seperti itu," ujarnya.
Saat ini, menurut Gembong, setiap warga negara sudah memasuki era keterbukaan dan kebebasan mengekspresikan diri. Lantaran itu, seorang pejabat pemerintah siapa pun itu harus siap dengan hal semacam itu. Namun, pengekspresian diri harus ditempuh dengan cara yang lebih baik. "Tidak ada aturan khusus karena sekarang kan sudah terbuka. Keterbukaan dan sulit juga kita menghindari hal-hal yang seperti itu," ujarnya.
Dia menambahkan, "Namun sekali lagi masing-masing warga negara, warga DKI punya hak, punya pendapat. Itu silakan saja diekspresikan melalui caranya masing-masing sepanjang tidak keluar dari etika dan moral yang kita junjung tinggi."
