Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Rabu, 29 November 2017 | 21:23 WIB
  • RAPBD DKI Disebut Boros, Gerindra: Itu Disusun di Masa Ahok

  • Oleh
    • Rendra Saputra,
    • Anwar Sadat
RAPBD DKI Disebut Boros, Gerindra: Itu Disusun di Masa Ahok
Photo :
  • tvOne
Soal RAPBD DKI Jakarta jadi bahasan Indonesia Lawyers Club, Rabu 29/11/2017

VIVA – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dikritik mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 yang dianggap boros. Padahal, RAPBD 2018 dianggap sudah dirancang sejak zaman gubernur sebelumnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Fraksi Gerindra, Syarief mengatakan, anggaran yang masuk dalam RAPBD 2018 sebenarnya sudah dirancang sejak zaman Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). RAPBD itu disusun berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan pada Februari dan Maret 2017.

"Program sesungguhnya disusun pada saat Pak Ahok dan Pak Djarot (Djarot Saiful Hidayat) memimpin, lalu dilanjutkan oleh Pak Soni Sumarsono. Program sudah disusun di bulan Mei dalam bentuk RKPD (Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah). Dari RKPD itu lah tergambar apa-apa saja yang akan dilakukan di tahun 2018," kata Syarif dalam acara Indonesia Lawyers Club di tvOne, Rabu malam, 29 November 2017.

Setelah RKPD, kemudian Pemprov DKI menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dari KUA dan PPAS inilah, menurut Syarief, dasarnya disusun RAPBD 2018.

Selain itu, Syarief mengklarifikasi terkait anggaran kolam yang menelan biaya hingga Rp620 juta. Menurut Syarief, rencana pembangunan kolam juga ada sejak zaman Ahok-Djarot pada 2015, namun sempat dicoret.

"Begini, anggaran itu lagi-lagi disusun dalam RKPD, sudah ada, malah catatan saya 2015 itu ada dan dicoret, muncul lagi di 2017. Ditanya kenapa boros dan itu melalui uji publik serta akhirnya dua hari yang lalu dicoret, karena tidak jadi prioritas," ujarnya.

Syarief mengatakan, sejauh ini RAPBD DKI 2018 senilai Rp77 triliun sudah dibahas bersama. Dan hampir sebagian besar anggota DPRD menyetujuinya.

"Setuju, meskipun ada berapa catatan yang ingin mengurangi. Insya Allah besok bisa digelar paripurna untuk minta persetujuan anggota dewan," ujarnya.