Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Selasa, 5 Desember 2017 | 21:42 WIB
  • Bertemu Alumni ITB, Anies Diminta Tetap Tolak Reklamasi

  • Oleh
    • Amal Nur Ngazis,
    • Anwar Sadat
Bertemu Alumni ITB, Anies Diminta Tetap Tolak Reklamasi
Photo :
  • ANTARA Foto/Muhammad Adimaja
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat tinjau Pintu Air beberapa waktu lalu.

VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bertemu dengan sejumlah alumni ITB di Balai Kota, Selasa sore 5 Desember 2017. Pertemuan itu membahas dan mengambil langkah untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta.

"Kami menyerap aspirasi kajian alumni ITB terhadap reklamasi dan mereka menyampaikan gagasan secara lengkap kemudian tadi dipresentasikan juga, terutama penataan kawasan pantai di Jakarta," kata Anies usai pertemuan, Selasa petang 5 Desember 2017

Menurut Anies, aspirasi yang disampaikan oleh para alumni ITB ini berisikan poin-poin masalah reklamasi.

"Alumni ITB menyampaikan masalah reklamasi dan alasan mengapa pembangunannya tidak perlu dilanjutkan," ujarnya. 

Sementara itu, salah satu alumni ITB, Muslim Armas, mengatakan ada beberapa aspek pertimbangan yang menunjukkan bahwa reklamasi akan memberi dampak negatif yang sangat besar bagi Jakarta jika terus dilanjutkan.

Lima aspek tersebut yakni aspek mengenai teknik dan lingkungan, aspek hukum, aspek sosial ekonomi budaya, aspek geopolitik dan aspek hankamnas.

"Terakhir dampak dari pembelian yang sudah ada. Intinya kita meminta kepada pihak gubernur untuk menghentikan reklamasi," ujarnya.

Tidak Transparan

Selain itu, Muslim juga memaparkan tiga hal lainnya yang menjadi faktor utama reklamasi harus dihentikan. Pertama, proses perizinannya tidak transparan, terutama menyangkut Amdal yang tidak melibatkan publik dan pemangku kepentingan.

Kedua, menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas dan masif. Ketiga, karena menimbulkan biaya untuk mengatasi dampak tersebut yang harus ditanggung oleh pemerintah.

"Akhirnya nanti pemerintah mengambil uang dari rakyat juga. Kita sebagai rakyat membayar pajak, tentunya tak ingin semua dampak yang ditimbulkan pengembang ditanggung rakyat juga," ujarnya. (ren)