VIVAnews - Ketua Umum DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Otto Hasibuan, mengusulkan agar advokat tidak boleh menjadi anggota partai politik.
Menurut dia, advokat yang juga masuk parpol independensinya bisa terpengaruh.
"Kalau ada satu perkara pejabat A dari partai A, maka muncullah pengacara dari partai A. Advokat yang masuk ke parpol pasti dengan mudah diintervensi oleh parpolnya," ujar Otto, dalam Rakernas DPP Ikadin, di Jakarta Pusat, Kamis 22 September 2011.
Advokat yang menjadi anggota partai, kata Otto, sangat susah sekali untuk independen. Karena ada kepentingan politik. "Advokat berpotensi bisa digunakan untuk kepentingan politik tertentu, padahal independensi penegak hukum ini sangat penting," tuturnya.
Dalam Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa pengurus parpol tidak boleh menjadi pengurus organisasi advokat.
Menurut Otto, Ikadin tidak melarang advokat berpolitik, tetapi cara berpolitik advokat adalah dari pemikirannya untuk membangun negara, bukan menjadi anggota parpol. "Kalau advokat konsekuen bahwa advokat itu penegak hukum, maka advokat tidak boleh menjadi anggota parpol karena itu konsekuensi dari jabatan," tegasnya.
Mengenali Tanda-Tanda Tantrum Tidak Normal pada Anak, Orang Tua Harus Merespons dengan Cermat
Tantrum adalah ledakan perilaku yang mencerminkan suatu respon disregulasi terhadap rasa frustasi anak sehingga anak tak mampu meregulasi rasa frustasi yang yang dialami.
