- REUTERS/ Stringer
VIVAnews - Puluhan mahasiswa asal Papua menggelar aksi unjuk rasa di Monumen Mandala, Makassar, Senin, 14 November 2011. Mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat Papua ini memprotes pengiriman pasukan dari satuan TNI/Polri ke tanah Papua.
Mahasiswa menilai, pengiriman pasukan sebanyak 170 personil ke Papua beberapa waktu lalu tidak akan banyak menyelesaikan masalah. Pasalnya, warga Papua sudah apatis terhadap personil keamanan.
"Pengiriman pasukan ke Papua itu hanya akan menambah masalah seperti teror dan intimidasi bagi Papua," kata koordinator lapangan mahasiswa Papua, Dencang A.
Makanya, mahasiswa Papua yang sedang kuliah di Makassar ini menuntut agar pemerintah menarik seluruh personil TNI/Polri kembali. Jika tidak, mahasiswa akan menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh penderitaan rakyat Papua.
"Sudah 48 tahun lamanya Papua mengalami tindakan kekerasan. Kami mohon kekerasan segera dihentikan," ujar Dencang lagi.
Dalam pernyataan sikap lainnya, pengunjuk rasa meminta agar persoalan Papua diselesaikan secara tuntas dan dilakukan warga asli Papua. Yakni dengan menangkap dan mengadili semua pihak yang terlibat langsung dalam tindakan kekerasan, termasuk TNI/Polri.
Mahasiswa juga meminta Komnas HAM untuk menyelidiki seluruh tindakan kekerasan yang dianggap melanggar HAM. Warga Papua, kata Dencang, adalah manusia yang ingin merasakan hidup tenang dan tanpa teror.
Dalam aksinya, sebagian besar mahasiswa membawa menggunakan simbol-simbol Papua, dua di antaranya menggunakan koteka. Aksi ini berlangsung aman dan mendapat pengawalan dari aparat TNI dan Kepolisian.
Sebelumnya, Mabes Polri telah mengirim 1 Batallion Brimob ke Papua. Pengiriman ini untuk mendukung personil polisi yang telah ada. Pengiriman itu dilakukan setelah terjadi rentetan penembakan oleh kelompok bersenjata.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan saat ini pemerintah tidak menjalankan operasi militer secara masif.
"Satuan TNI di sana untuk menjaga keamanan negara, polisi untuk menegakan hukum dan keadilan," kata dia. Dia menegaskan tugas aparat itu untuk menjalankan tugas negara. (eh)
Laporan: RHA l Makassar
OJK Cabut Izin usaha BPRS Saka Dana Mulia Kudus
Pencabutan itu dilakukan OJK itu sebagai tindakan pengawasan untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.
