- Antara/ Saiful Bahri
VIVAnews - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nurcholis meminta kepada pemerintah agar tak menutup-nutupi fakta yang terjadi di Sampang kepada masyarakat.
Komnas HAM menilai bahwa konflik yang ada di Sampang memang merupakan konflik keyakinan antara warga Sunni dan Syiah. Sedangkan pemerintah terus menyatakan bahwa konflik yang terjadi itu semata perseteruan keluarga biasa.
Pernyataan pemerintah ini, menurut Nurcholis, berbeda jauh dengan kondisi riil di lapangan. Karena itu Komnas HAM meminta kepada pemerintah untuk jujur dalam menyampaikan fakta.
"Sejak awal, pemerintah mengatakan ini konflik keluarga. Padahal, ini konflik keyakinan dan ada kepentingan politik di balik itu. Kami sudah sampaikan hal ini kepada pemerintah," kata Nurcholis di Jakarta, Sabtu 1 September 2012.
Dia menambahkan, jika pemerintah ingin bersikap jujur dalam kasus ini, sebaiknya kekerasan yang terjadi di Sampang itu direkonstruksi agar dapat menyelesaikan konflik ini.
"Kita seharusnya kembali pada konstitusi, bukan kepada fatwa MUI ataupun pernyataan Menteri Agama," kata Nurcholis.
Nurcholis menyatakan bahwa kenapa konflik ini sulit diakhiri karena dalam menyelesaikannya, pemerintah justru terlihat tidak berpihak pada korban.
"Komnas HAM sudah memantau bahwa kekerasan di Indonesia tidak adil, karena cenderung berpihak kepada pelaku. Coba kita lihat di Sampang, salah satu tersangkanya adalah Rois (penganut Syiah). Seharusnya dilihat secara cermat siapa pelaku langsung dan pelaku tidak langsung," dia menegaskan. (kd)
