- Antara/ Saiful Bahri
VIVAnews - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mendesak pemerintah memberi perhatian serius kepada kaum perempuan yang menjadi korban konflik di Sampang, Madura. Pemerintah juga diminta agar tidak mengecilkan kasus ini menjadi sekedar konflik keluarga.
"Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga akan dirugikan dengan penanganan kasus yang tidak tepat," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Masruchah kepada VIVAnews, Senin 3 September 2012.
Masruchah yakin, konflik Sampang merupakan akumulasi konflik yang terjadi dalam komunitas yang berbasis pada cara beragama. Kondisi itu, kata dia, diperburuk dengan konflik individu dalam keluarga lalu diperuncing dengan konflik kepentingan politik, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.
Menurut Masruchah, kasus Sampang menandakan ketidakberdayaan pemerintah daerah maupun aparat keamanan. Terutama dalam memberi jaminan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
"Tidak ada jaminan rasa aman, hak untuk bebas dari kekerasan yang jelas telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara," kata dia.
Menurut Masruchah, jika pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam mengungkapkan peristiwa Sampang, maka akan menghalangi pemenuhan hak-hak korban dan berpotensi menyebabkan peristiwa serupa berulang.
Detik-detik Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Diamuk Massa
Saat hendak diamankan, massa yang geram sempat menghakimi pelaku berulang kali hingga babak belur. Bahkan polisi sempat dibuat kewalahan dengan banyaknay massa.
