- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Persoalan tenaga kerja alih daya atau dikenal outsourcing tak hanya dialami Indonesia. Banyak negara di dunia menghadapi hal yang sama namun dengan masalah berbeda.
Di balik semua persoalan outsourcing ini, Bank Pembangunan Asia atau Asia Development Bank (ADB) justru berpendapat sedikit berbeda. Bank berangggotakan negara Asia ini justru menilai outsourcing masih dibutuhkan oleh negara-negara di dunia.
Senior Economist Indonesia Resident Mission, Edimon Ginting menjelaskan, jasa outsourcing masih dibutuhkan selama tidak mengerjakan pekerjaan inti. Lebih jauh, ADB bahkan yakin, pengelolaan outsourcing yang lebih baik justru akan meningkatkan perekonomian Indonesia dari sektor jasa.
"Ada hal-hal penting yang bisa di-outsourcing, seperti cleaning service. Selama tidak core business yang di-outsource maka masih perlu," kata Edimon.
ADB yakin, outsourcing tak selamanya jelek. Beberapa negara di Asia seperti India dan Malaysia justru bisa memanfaatkan outsourcing untuk membuka lapangan pekerjaan.
Bahkan untuk negara sebesar Amerika Serikat, keberadaan outsourcing masih digunakan. Banyak perusahaan dari Negara Adi Daya itu yang membuka back office seperti Call Center di negara-negara berkembang seperti Filipina dan India.
Maraknya penolakan outsourcing di Indonesia, bagi ADB, justru lebih dikarenakan Undang-undang ketenagakerjaan belum jelas mendefinisikan tenaga alih daya (outsourcing). Akibatnya, banyak perusahaan yang menafsirkan sendiri istilah tersebut.
Ekonom lain dari ADB, Priasto Aji menambahkan, sektor jasa dapat mendorong pertumbuhan baru bagi negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia. Sayangnya, sektor jasa di tanah air belum tergarap dengan optimal.
Penilaian ADB bahwa Indonesia masih membutuhkan tenaga outsourcing bukannya tampak alasan. ADB pernah membuat laporan berisi keberhasilan program proses bisnis outsourcing atau Business Process Outsourcing (BPO) yang dijalankan Filipina dan India.
Hampir sama dengan Indonesia. Filipina juga menghadapi masalah pengangguran yang terus meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, ketersediaan lapangan kerja untuk menampung para pekerja sangat kecil.
Lebih dari 25 tahun, Filipina telah menyaksikan tingkat pengangguran yang terus meningkat hingga level pertumbuhan moderat. Angka pengangguran bertahan di level 4,5 persen pada 1970 namun terus meningkat seiring krisis ekonomi pada 1980 dan mencapai puncaknya pada pertengahan 1980.
Filipina akhirnya berhasil mengatasi masalah pengangguran setelah menemukan sektor cyberservice yang mampu meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi. Semua sektor ini terhubung pada model bisnis BPO.
Saat ini, industri outsourcing Filipina telah tumbuh menjadi 2,4 persen dari PDB dari sebelumnya hanya 0,075 persen pada 2000. Hingga akhir 2005, industri outsourcing negara ini bisa menghasilkan 163 ribu pekerja.
Kini Filipina menjadi salah satu bagian dari industri outsourcing dunia yang telah menghasilkan pendapatan hingga US$67 miliar pada 2005. Filipina kini bersaing dengan India yang menjadi corong kesuksesan industri outsourcing, China, Malaysia, Meksiko, dan Rusia.
Filipina hanya menyerahkan pekerjaan pada industri outsourcing kepada 7 subsektor yaitu contact center, back office, data transcription, animasi, pengembangan software, pengembangan mesin, dan digital content. Dari ketujuh sektor bisnis ini, Filipina mampu menciptakan 163.250 pekerja dengan pendapatan mencapai US$2,38 miliar.
Seiring berkembangnya industri outsourcing, investasi di sektor ini juga terus meningkat. Tercatat, investor yang menanamkan bisnis di industri outsourcing naik dari 2 miliar peso pada 200 menjadi 11 miliar peso pada 2001. Diperkirakan, investasi di sektor ini akan tumbuh antara 5 miliar-7 miliar peso per tahun dalam 4 tahun mendatang.
Total investasi yang tercatat di BOI dan Philipine Economic Zone Authority antara tahun 2000-semester I/2006 mencapai 43,2 miliar peso untuk 420 proyek investasi.
Penilaian ADB soal outsourcing tersebut, harus didalami secara teliti dalam penerapannya di tanah air. Pasalnya dalam aksinya beberapa waktu lalu, para buruh tetap berkomitmen agar sistem outsourcing harus dihapuskan.
"Penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta politik upah murah adalah tuntutan utama yang harus dipenuhi," kata Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sebagai garda terdepan pelaksanaan aturan outsourcing sudah memahami keinginan para pekerja tersebut. Salah satu upayanya adalah menggodok peraturan baru outsourcing secara lebih ketat.
"Untuk aturan tersebut kami keluarkan secepatnya. Ya, selambat-lambatnya akhir bulan Oktober 2012," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.
Dalam ketentuan baru berupa peraturan menteri itu, pemerintah hanya memperbolehkan alih daya pada lima jenis yakni keamanan, pelayanan kebersihan, transportasi, katering dan pekerjaan penunjang penambangan.
"Selain lima jenis pekerjaan itu nantinya harus dihentikan untuk menggunakan outsourcing dan kemudian menyesuaikan dengan sistem kerja langsung antara penerima kerja dan pemberi kerja," ucapnya.
Setelah aturan tenaga alih daya dikeluarkan, Muhaimin mengaku akan memberi kesempatan kepada perusahaan untuk menyesuaikan. Masa transisi ini dimaksudkan agar perusahaan menyiapkan penyesuaian kebutuhan tenaga kerja, termasuk pekerjaan yang dialihdayakan.
"Kami harapkan masa transisi itu juga disiapkan agar yang sudah bekerja saat ini tidak kehilangan pekerjaannya," kata Muhaimin menegaskan. (WEBTORIAL)
Terpopuler: Harga Toyota Fortuner Hybrid, Land Cruiser Tangguh Versi Murah
Berita yang membahas mengenai harga Toyota Fortuner Hybrid dan Land Cruiser tangguh versi murah, banyak sekali pembacanya sehingga jadi terpopuler di kanal VIVA Otomotif.
