Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews -
Keluarga korban penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka ditemani Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Pidana Kekerasan (Kontras) bertemu dengan Komisi III Bidang Hukum.
Keluarga korban meminta Komisi III melakukan pengawasan secara aktif dalam penyelesaian kasus penembakan empat tahanan di lapas secara adil dan transparan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Akhirnya Letkol Danu Resmi Jadi Komandan Pasukan Tengkorak Kostrad TNI Gantikan Raja Aibon Kogila
Keluarga korban meminta Komisi III melakukan pengawasan secara aktif dalam penyelesaian kasus penembakan empat tahanan di lapas secara adil dan transparan.
Pengawasan itu kata Koordinator Kontras Haris Azhar yang dimaksud adalah dengan mengevaluasi dan mendesak pertanggungjawaban kepolisian dan Komnas HAM dalam penanganan kasus ini.
"Kami datang ke sini meminta agar proses hukum tidak hanya melihat pada peristiwa Cebongan, tapi dilihat dari perencanaan atau pembiaran kasus Cebongan," kata Haris saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR, Kamis 11 April 2013.
Sehingga, menurut Haris, tidak cukup menyelesaikan masalah itu di peradilan militer. Sebab, Kapolres Sleman dan Kapolda DIY juga harus bertanggungjawab.
Haris juga menyoroti ditutupnya kasus pengeroyokan hingga menewaskan anggota Kopassus Serka Heru Santoso di Hugo's Cafe, hanya karena empat tersangka pembunuhan sudah meninggal dunia.
"Proses hukum harusnya mundur sampai ke Hugo's Cafe. Kami kecewa jika Polda DIY hentikan proses hukum di Hugo's," kata dia.
Untuk itu, kata Haris, Kontras dan keluarga korban penembakan di Lapas Cebongan berharap presiden membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang terdiri dari unsur masyarakat sipil, Kemenkumham, Kepolisian, TNI, Komnas HAM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pengawasan itu kata Koordinator Kontras Haris Azhar yang dimaksud adalah dengan mengevaluasi dan mendesak pertanggungjawaban kepolisian dan Komnas HAM dalam penanganan kasus ini.
